TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi, mengatakan terjunnya kepala daerah lain untuk memenangkan salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta adalah hal biasa. Menurut dia, hal ini tidak menjadi masalah selama tidak melanggar undang-undang.
Peneliti senior itu menuturkan, hal ini juga tidak akan berpengaruh pada pekerjaan kepala daerah itu di tempat asalnya. “Enggak ada. Masih ada wakilnya juga, lagi pula enggak akan berbulan-bulan di sini,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Maret 2017.
Menurut dia, yang perlu dicermati adalah kehadiran para kepala daerah lain ke Jakarta ini jangan sampai menubruk aturan. “Lihat, melanggar Undang-Undang Pemerintah Daerah, enggak? Undang-Undang Pilkada, enggak? Kalau masih di dalam batasan, tidak apa-apa,” ucap Kristiadi.
Partai-partai yang mengerahkan kepala daerah lain untuk terjun dalam kampanye di suatu wilayah merupakan isu lama. Hal ini dilakukan partai politik untuk memamerkan contoh kader-kader terbaik mereka. “Ini isu lama, bukan isu sentral,” tutur Kris.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu partai yang menugasi kadernya di daerah untuk terjun dalam kampanye pilgub DKI. Salah satu yang diberi tugas adalah Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Rudy berujar, dirinya siap berkampanye di Jakarta untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung oleh PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura. Wilayah kampanyenya berada di Jakarta Pusat.
Ia mengatakan tidak akan mengajukan cuti untuk kegiatan ini. Ia menyiasatinya dengan berkunjung ke Jakarta pada saat libur akhir pekan.
