TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) tak ditanggapi berlebihan. Dia mengimbau masyarakat mempercayakan penyelesaian kasus itu pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan peradilan. Ia mengakui bahwa kasus e-KTP perhatian masyarakat.

"Kasus e-KTP ini laku pemberitaannya, seperti bom meledak, semua orang tahu," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca: KPK Pastikan 37 Nama Anggota Komisi II DPR Terima Duit E-KTP

Dia menolak jika Kementeriannya disebut tak ikut ambil bagian menyelesaikan dugaan korupsi itu. Menurut dia, sudah ada yang membidangi penanganan perkara korupsi, seperti KPK.

"Kami kan bagian dari pemerintah. Ya, tunggu saja, ini bukan pekerjaan kami langsung," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, masih ada kasus lain yang juga menyita perhatian. "Kalau bicara fokus seperti ini, masih ada kasus Hambalang, masih ada Century. Banyak nanti yang akan jadi bom, kita tunggu kinerja KPK menangani ini."

Baca: Kasus E-KTP, Begini Pengaturan Pemenang Tender dan Mark Up Proyek

Mantan Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI itu mengakui bahwa dampak politik kasus e-KTP tak terbendung, khususnya karena menyeret nama-nama besar dari kalangan pemerintahan dan anggota Dewan.

"Kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan," kata dia.

Baca: Setya Novanto Terkait E-KTP, Golkar Diminta Tak Gelar Munaslub

Perkara korupsi pengadaan e-KTP disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini. Dua orang mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Dukcapil, Sugiharto, menjalani agenda pembacaan dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK pun membeberkan identitas selain Irman dan Sugiarto, yang diduga ikut ambil untung lewat korupsi proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu.

YOHANES PASKALIS