Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada beberapa kadernya yang telah mengklarifikasi isu keterlibatan dalam kasus dugaan mega-korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Dia menyatakan para kader Banteng tersebut mengaku tidak terlibat dan tak tahu menahu soal korupsi e-KTP.
"Tuduhan itu tidak benar. Biarlah nanti pengadilan yang membuktikan hal tersebut," kata Hasto di depan rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Maret 2017.
Hasto memastikan partainya akan bersikap aktif mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus penyelewengan pengadaan e-KTP. Soal beredarnya nama-nama kader PDIP dan politikus partai lain yang diduga ikut ambil untung dalam pengadaan e-KTP, ia enggan berkomentar.
"Begitu banyak nama yang beredar di media sosial, ada yang punya motif politik. Kebenaran hukum materiil itu sendiri yang akan dibuktikan di pengadilan," kata dia.
Jika ada kader PDIP yang terbukti terlibat, kata Hasto, partainya akan memberi sanksi tegas berupa pemecatan. "Ya tentu kami tak bisa berandai-andai," ujar Hasto. "Pengalaman sebelumnya, ada kader dipecat karena kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK."
Adapun beberapa anggota PDIP sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus e-KTP. Di antaranya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Anggota Komisi Pemerintahan DPR RI Arif Wibowo. Mereka diperiksa sebagai saksi.
Penyidikan dugaan korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu dimulai sejak 2014. Saat ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka. Di antaranya mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. Keduanya diduga meyelewengkan jabatan hingga membuat negara rugi Rp 2,3 triliun. Ikuti: Kasus E-KTP, Ada Jejak Kedekatan Andi Agustinus dan Setya Novanto?
Berkas penyidikan kasus, berikut hasil pemeriksaan Sugiharto dan Irman telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sidang kasus pengadaan e-KTP itu pun akan dimulai pada Kamis, 8 Maret 2017.
