Kasus Suap Bupati Klaten, Canda KPK Minta Kades Lepas Tato  

Reporter

Selasa, 7 Maret 2017 11:00 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Klaten - Di balik kesan tegas saat memeriksa para saksi dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata memiliki selera humor.

Hal itu terlihat saat salah seorang penyidik KPK keluar dari ruang Aula Satya Haprabu, Markas Kepolisian Resor Klaten, Senin, 6 Maret 2017. Dengan sorot mata tajam, penyidik laki-laki itu menyapa Kepala Desa Pasungan Heri Purnomo yang sedang merokok di luar pintu aula.

Baca juga: Penyuap Sudah di LP Semarang, Bupati Klaten Masih 2 Minggu

"Kalau sudah selesai, segera masuk, Pak," kata penyidik itu. Belum sempat Heri menjawab, penyidik yang tampak jauh lebih muda dari Heri itu sempat melontarkan gurauan meski dengan mimik wajah serius.

"Tapi itunya dicopot dulu," kata penyidik itu sambil mengusap tangan kirinya. Sementara Heri masih tampak kebingungan menerjemahkan maksud si penyidik. Kemudian, penyidik itu melirik ke tato warna-warni yang menghiasi sekujur tangan kiri Heri.

Setelah menyadari maksud si penyidik KPK sedang bercanda, Heri baru bisa menjawab sambil tertawa. "Wah, berat kalau itu, Pak," kata Heri sambil tertawa. Heri merupakan salah satu dari sejumlah kepala desa yang dipanggil KPK untuk diperiksa terkait dengan dana aspirasi DPRD Klaten.

Baca pula: Jadi Justice Collaborator, Layakkah Bupati Klaten?

"Undangannya pagi. Karena datang telat, saya minta diantar Pak Camat," kata Heri kepada Tempo. Meski belum mendapat giliran diperiksa, Heri sudah sempat masuk ke dalam ruang Aula Mapolres Klaten. "Tadi sempat ditanya seputar dana aspirasi dari Andy Purnomo," kata dia.

Andy, yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Klaten, merupakan anak sulung Bupati Klaten Sri Hartini. Saat menggeledah rumah dinas Hartini pada 1 Januari lalu, KPK menemukan uang sekitar Rp 3 miliar dari lemari kamar Andy.

Silakan baca: Kasus Suap Bupati Klaten, KPK juga Bidik Dana Aspirasi ...

Saat dihubungi Tempo pada Senin siang, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan ada indikasi sebagian uang itu berasal dari sumber lain. Sumber lain itu selain dari suap untuk pengisian sejumlah jabatan yang menyeret Hartini sebagai tersangka penerima suap. "Sementara belum bisa kami sampaikan. Sumber lain itu masih kami dalami," kata Febri.

Pada 2016, Heri mengatakan desanya mendapat jatah dana aspirasi dari Andy sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut telah digunakan untuk proyek pengaspalan jalan desa. Saat ditanya apakah Desa Pasungan termasuk daerah pemilihan (dapil) Andy saat pemilu legislatif 2014, Heri menjawab, “dana aspirasi itu tidak harus dari dapil mana.”

Meski berada di luar daerah pemilihan Andy, Heri mengaku menerima dana aspirasi itu secara utuh. "Saya enggak mau kalau harus setor," kata Heri sambil bergegas masuk ke ruang aula.

Menurut pengacara Hartini, Deddy Suwadi, penyidik KPK sudah beberapa kali mengkonfirmasi kliennya seputar dana aspirasi. "Tapi dana aspirasi bupati sendiri, bukan dana aspirasi Andy Purnomo," kata Deddy saat dihubungi Tempo pada Senin sore, 6 Maret 2017.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

6 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

6 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

9 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

13 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

15 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

21 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya