TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyepakati kerja sama bidang politik, hukum, serta keamanan antara Indonesia dan Singapura. Hal itu dilakukan Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean.

"Saya sampaikan bahwa kedua negara fokus mendapatkan keuntungan bersama dari hubungan kedua pihak, terutama dari wilayah saya, yaitu masalah politik, hukum, dan keamanan," ujar Wiranto, Senin, 6 Maret 2017, di Jakarta.

Wiranto menegaskan, kedua negara menyorot sejumlah permasalahan yang menonjol, seperti terorisme dan radikalisme. Menurut dia, baik Indonesia maupun Singapura memiliki musuh yang sama dan kondisi yang sama terkait dengan permasalahan tersebut.

Baca: Bantuan Hukum Indonesia untuk Tersangka Teroris di Malaysia

"Hubungan ini harus diwarnai bagaimana kita bersama-sama memerangi terorisme yang berkembang di antara kedua negara, termasuk radikalisme," ucap Wiranto, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian.

Pertemuan itu pun dimanfaatkan Wiranto untuk membahas masalah kejahatan cyber. Kepada Chee Hean, Wiranto sempat menjelaskan proses pendirian Badan Cyber Nasional, yang menurutnya akan beroperasi dalam waktu dekat.

Wiranto memandang perlunya menjalin kerja sama dengan Singapura yang sudah lebih dulu memiliki badan cyber, khususnya untuk berbagi pengalaman. "Kita sudah ke sana (Singapura) dan hubungan terus-menerus dilakukan. Kita bukannya belum punya badan cyber, (kita punya) tapi masih sektoral, yang ada di BIN, Kepolisian RI, dan Kementerian Pertahanan.”

Simak pula: Soal Proyek E-KTP, Saat di DPR Ahok Mengaku Paling Keras Menentang

Menurut dia, badan cyber yang sudah ada di sejumlah institusi itu harus dikoordinasikan dalam satu payung secara nasional. “Yang mengkoordinasikan kegiatan cyber secara menyeluruh itu ada di Badan Cyber Nasional dan Lembaga Sandi Negara sebagai embrionya," ujar Wiranto.

Wiranto dan Chee Hean pun sempat membahas peran kedua negara dalam mendukung penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.

"Kita tidak ingin masalah ini menimbulkan konflik, tidak saling mengklaim, tapi menghormati masalah hukum nasional dan menahan aktivitas yang menimbulkan konflik," tutur Wiranto.

YOHANES PASKALIS