Polri Tak Intervensi Penanganan WNI Terduga ISIS di Malaysia

Reporter

Senin, 6 Maret 2017 20:41 WIB

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan seorang warga negara Indonesia telah ditangkap otoritas Malaysia lantaran diduga akan bergabung dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Menurut dia, WNI yang diduga terlibat aksi teror itu adalah laki-laki berinisial A.

Martinus berujar, A berasal dari Pandeglang, Banten. Menurut dia, terduga anggota ISIS tersebut berusia 28 tahun. “A ditangkap dan sudah diproses secara hukum oleh Malaysia,” ucap Martinus di Markas Besar Polri, Senin, 6 Maret 2017.

Baca: WNI Terduga Teroris Ditangkap di Malaysia, Ini Langkah Kemlu


Martinus berujar, Polri tidak mengintervensi proses hukum yang ada di Malaysia. Namun ia menilai bantuan hukum terhadap A bisa dilakukan Kedutaan Besar RI di Malaysia.

Menurut Martinus, A ditangkap pada 21 Februari 2017 oleh otoritas Malaysia. Rencananya, A akan pergi ke Suriah keesokan harinya. “Namun tertahan dan ditangkap otoritas Malaysia,” tuturnya.

Simak: Komisi Hukum DPR Mendesak Dilakukan Revisi UU Terorisme


Martinus mengatakan, jika ada WNI yang bermasalah di luar negeri, perlindungan dan bantuan hukum bisa dilakukan Kedutaan Besar RI. Peran kepolisian, kata dia, hanya sebatas memantau, memetakan, dan mengidentifikasi. "Polri akan mengembalikan ke mekanisme yang ada," ucapnya.

Martinus berujar, alasan Polri tidak akan mengintervensi proses hukum di Malaysia terhadap A adalah yang bersangkutan ditangkap di luar negeri. “Bukan yurisdiksi Polri.”

DANANG FIRMANTO




Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

17 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

18 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya