Raja Salman ke DPR, Fahri Hamzah Ingin Undang Rhoma Irama

Reporter

Kamis, 2 Maret 2017 07:51 WIB

Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama memasuki kendaraannya sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, 3 Maret 2016. Kedatangan Rhoma Irama bersama para kader Partai Idaman tersebut untuk melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dipastikan berkunjung ke DPR, Kamis, 2 Maret 2017. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, anggota Dewan diberi jatah mengundang tokoh-tokoh untuk hadir. Fahri antara lain mengundang pendiri Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana hingga anak penyanyi dangdut Elvy Sukaesih dan ingin pula mengundang Rhoma Irama

Lihat: Raja Salman Akan Pidato di DPR, Prabowo Dipastikan Hadir

Selain mereka, Fahri juga mengundang para mantan anggota DPR dan para ulama. "Semuanya orang baik-baik," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017.

Fahri bercerita, dirinya ingin mengundang Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) sekaligus raja dangdut Rhoma Irama. Tapi Fahri kesulitan untuk menghubunginya. "Susah kontaknya," tuturnya.

Baca: Raja Salman ke DPR, Megawati dan SBY Akan Hadir

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan DPR menyebar sekitar 1.500 undangan. Sebagian di antaranya disebar melalui anggota Dewan untuk para tokoh.

Menurut dia, anggota Dewan antusias dengan kedatangan Raja Salman. Bahkan, ada anggota yang meminta jatah undangan lebih.

Lihat: Raja Salman Tanyakan Cucu Bung Karno, Puan Maharani Mendekat

Fahri berujar anggota Dewan boleh mengundang tokoh lainnya di acara ini sebagai bentuk hubungan konstituensi. Tiap anggota yang turut mengundang tokoh lain, kata dia, harus melaporkannya pada panitia.

Raja Salman dijadwalkan tiba di Kompleks Parlemen, Senayan sekitar pukul 13.00. Ia akan memberikan pidato kehormatan di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan menteri-menteri Kabinet Kerja.

AHMAD FAIZ

Video Terkait:

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya