Panglima Gatot: TNI Kerja Senyap Berantas Korupsi  

Reporter

Senin, 27 Februari 2017 15:42 WIB

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memperkirakan adanya demonstrasi pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Gatot mengungkapkan setelah rapat koordinasi menjelang Pilkada Serentak di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017. Tempo / ARKHELAUS

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan tentara aktif dan purnawirawan TNI untuk tidak melakukan korupsi selama dan setelah menjabat di militer. Pasalnya, TNI sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI untuk penindakan.

"Saya informasikan kepada purnawirawan untuk jangan melakukan korupsi. Jangan mentang-mentang TNI, setelah pensiun masih bisa (melakukan korupsi). Saya berkomitmen dengan kepolisian untuk bekerja sama," ucap Gatot setelah menghadiri acara kegiatan Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum 2017 di Hotel Shantika Premiere, Bintaro, Tangerang Selatan, Senin, 27 Februari 2017.

Berita lain:
Suap Bakamla, KPK Kembali Periksa Eko Susilo Hadi
Suap Bakamla, KPK Dalami Peran Perantara

Dalam pengungkapan kasus korupsi di tubuh TNI, ujar Gatot, pihaknya selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga negara lain, seperti KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

"Ini kerja sama TNI dengan KPK, BPK, PPATK, dan kepolisian. Tapi kami bekerja secara senyap. Tahu-tahu sudah ada yang tertangkap," ujarnya.

Adapun praktek korupsi yang terjadi di kalangan TNI karena hubungan relasi antara TNI dan sipil. Pihaknya juga telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota TNI bersama Deputi Badan Keamanan Laut Eko Susilo Hadi beberapa waktu lalu.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ada yang tertangkap lagi. Kalau sipil, nanti diserahkan ke KPK. Kalau tentara aktif, akan ditangani Polisi Militer," tutur Gatot.

Gatot mengatakan TNI saat ini sedang bersih-bersih untuk memberantas korupsi dan narkoba di tubuh TNI. Pihaknya belajar banyak dengan KPK dalam memberantas korupsi. "Ini janji saya untuk memberantas korupsi dan narkoba di tubuh TNI," katanya.

MUHAMMAD KURNIANTO




Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

18 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

4 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

4 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

4 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya