172 Orang Latihan Bersama, KPK dan Aparat Penegak Hukum

Reporter

Senin, 27 Februari 2017 10:00 WIB

Terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, rumah pemegang saham PT. Duta Sari di Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan, (03/01) digeledah penyidik KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan kegiatan Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum 2017 di Hotel Santika Premiere Bintaro, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Senin, 27 Februari 2017. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari hingga Jumat, 3 Maret 2017.

KPK bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah dan penegak hukum lainnya dalam pelatihan ini. Direktur Kriminal Khusus Polda Banten, Komisaris Besar Widoni Fedri, mengatakan peserta pelatihan ini berjumlah 172 orang.

Baca juga:
KPK Beri Pelatihan Integritas Kepala Daerah

Mereka terdiri dari 40 penyidik Polda Banten, 40 penyidik dan penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, 11 auditor perwakilan BPKP Provinsi Banten, 10 auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Banten, dan 12 penyidik Badan Reserse Kriminal Polri. Ada pula dua jaksa pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, 50 pemeriksa atau penyidik Polisi Militer TNI, dua fungsional penyidik Otoritas Jasa Keuangan, tiga penyidik KPK, serta 2 pemeriksa PPATK.

Widoni mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyidik, jaksa, auditor, dan petugas lainnya. Dimulai dari pelatihan penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan. Ada juga materi tentang melaksanakan upaya penyelamatan aset tindak pidana korupsi. "Metode pelatihan adalah ceramah, diskusi, dan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di ruang kelas," kata Widono saat acara pembukaan.

Baca pula:
Pelatihan Penegak Hukum, Ketua KPK Analogikan ...

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan pelatihan ini juga membekali para penyidik dalam menghadapi praperadilan. "Kasus tindak pidana korupsi selalu dipraperadilankan oleh tersangkanya," kata Agus saat memberikan sambutan. "Mudah-mudahan kita lebih siap supaya tindak pidana korupsi bisa diminimalkan."

Agus mengapresiasi polisi militer yang mengikuti pelatihan ini lebih banyak dari biasanya. "Kami melihat langkah progresif dan maju dari TNI," kata dia. Menurut Agus, pelatihan ini adalah yang pertama di tahun 2017. Sejak 2012, pelatihan ini telah diikuti 3.137 peserta di sejumlah provinsi. Seperti Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu, Sumatera Utara, Papua, yogyakarta, Sulawesi Selatan, NTT, Riau, DKI Jakarta, hingga Aceh.

SIlakan baca: KPK: Korupsi E-KTP Berlangsung Sistematis

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap langkah-langkah peningkatan kapasitas penegak hukum ini terus ditingkatkan dan dipelihara. "Sehingga gelombang melawan korupsi di Indonesia yang sudah sangat akut," ujarnya. Dia meminta para penegak hukum berkoordinasi. Beberapa pemimpin lembaga akan memberikan kuliah umum dalam pelatihan ini. Di antaranya Agus Rahardjo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin, Jampisus Kejaksaan Agung Arminsyah, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi, dan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Rochmadi Saptogiri.

REZKI ALVIONITASARI

Simak: Raja Arab Datang, Pengamat: Jokowi Dapat 'Durian Runtuh'


Berita terkait

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

4 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

5 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

6 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

10 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

10 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

11 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

14 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

18 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya