Sejumlah warga yang tergabung dalam Masyarakat Anti Hoax Yojomase (Yogyakarta, Magelang dan sekitarnya) mendeklarasikan gerakan masyarakat sipil stop perseberan berita hoax di titik nol kilometer, Yogyakarta, 22 Januari 2017. Aksi kampanye tersebut diakhiri dengan deklarasi anti hoax dan mengajak masyarakat bersama-sama memerangi persebaran informasi hoax. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Krisis Media Sosial Kantor Staf Presiden Alois Wisnuhardana mengatakan pemerintah sedang membangun proses pemeriksa fakta (fact checking). Ini berkaitan dengan maraknya berita bohong (hoax) yang marak terjadi beberapa waktu terakhir.
"Itu sekaligus bisa menjadi rujukan. Sebenarnya info yang benar dari sisi pemerintah, sehingga orang tidak terombang-ambing dengan info ini itu," kata Alois di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2017.
Alois menjelaskan setiap kementerian akan selalu ada klarifikasi-klarifikasi untuk mengantisipasi informasi palsu. Contohnya, ketika ada isu hoax menyebutkan 10 juta tenaga kerja asal Cina yang ke Indonesia. "Nanti akan ada klarifikasi bahwa ini sebenarnya bukan 10 juta, tapi itu adalah target wisatawan misalnya," ujar Alois.
Alois juga mencontohkan pembangunan infrastruktur di Papua, yang dinilai sejumlah pihak tidak berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat langsung memberikan klarifikasi setelah mengecek proyek itu. "Lalu memberikan laporan kepada publik hanya dalam waktu kurang dari seminggu," kata dia.
Alois menyebutkan kritik terhadap pemerintah memang dibutuhkan. "Itu kita butuhkan, sehingga meng-encourage bahwa ini info yang benar," ujar dia. Menurut dia, crisis center ini berguna untuk meluruskan banyaknya berita hoax.
Presiden Jokowi, kata dia, berkomitmen menggandeng semua elemen untuk melawan berita hoax. "Kalau kita bisa keluar dari jebakan hoax, kita akan jadi role model. Jerman sekalipun belum bisa," kata Alois.
