Kementerian Lingkungan Sediakan Tanah Ganti Lahan Gambut

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 23 Februari 2017 08:23 WIB

Operator mengoperasukan beberapa alat berat untuk pembuatan embung penampung air di lahan gambut bekas kebakaran di Desa Rimbo Panjang, Kampar, Riau, 9 Oktober 2015. BNPB melakukan pembangunan embung di lahan gambut yang berisiko kebakaran sebagai penampung air. ANTARA/FB Anggoro

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan pengajuan tanah pengganti atau land swap pemegang izin usaha kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Prof Dr San Afri Awang menjelaskan, area kubah gambut yang selama ini dibudidayakan pengusaha hutan harus diubah menjadi kawasan fungsi lindung. “Kubah gambut yang berada dalam area usaha yang telah dibudidayakan dilarang ditanami kembali setelah pemanenan dan wajib dilakukan pemulihan,” kata San Afri.

Baca: Soal Revisi PP Lahan Gambut, Ini Pasal-pasal Kontroversial


San Afri mengungkapkan, dari 4 juta hektare lebih kubah gambut di Pulau Sumatera, 90 persennya dijadikan kawasan budi daya. Sementara di Sumatera, 60 persen dari hampir 3 juta hektare kubah gambut dijadikan kawasan budi daya. “Ketika kebakaran hutan dan lahan pada 2015, areal gambut terbakar yang sulit dipadamkan adalah kubah gambut. Dengan fakta bahwa komposisi mayoritas kubah gambut berada di kawasan budi daya,” ujar San Afri.

Ia juga mengatakan peraturan mengenai konservasi kubah gambut ini merupakan amanat Presiden Jokowi. “Karena itu, sangat wajar arahan Bapak Presiden untuk perlindungan kubah gambut di kawasan budi daya menjadi fungsi lindung,” ucapnya.

Masalah sanksi, San Afri menjelaskan, pemegang izin usaha yang tidak melakukan pemulihan akan dikenai sanksi. “Apabila penanggung jawab usaha tidak segera melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32, sanksinya tidak lagi tertulis, tapi langsung pembekuan izin paksa, pencabutan izin, dan selanjutnya tindak pidana,” tuturnya.

Pemegang izin hutan tanah industri (HTI) yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40 persen ditetapkan menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (land swap),” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr Putera Parthama. “Nanti akan diatur dengan Peraturan Menteri LHK tersendiri tentang land swap ini.”

Sekretaris Jenderal KLHK Dr Bambang Hendroyono menjelaskan, pengajuan land swap ini harus disertai kajian mengenai konsekuensi yang akan diderita perusahaan terkait. “Untuk mengajukan land swap harus ada kajian scientific dari perusahaan-perusahaan yang terkena imbas perlindungan kubah gambut ini. Nanti, kajian tersebut diberikan untuk di-review tim kami,” jelas Bambang.

ZARA AMELIA | DA

Infografis Terkait: 2 Tahun Setelah Amuk Lahan Gambut

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

42 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

18 September 2023

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.

Baca Selengkapnya

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

13 September 2023

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

Sebagian besar berada wilayah Desa Ranupani dan Desa Argosari, yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)

Baca Selengkapnya