TEMPO Interaktif, Denpasar:Pengadilan Negeri Denpasar siang ini membebaskan 15 terdakwa kasus korupsi anggaran DPRD Bali 1999-2004. Perbuatan mereka dianggap bukan tindak pidana korupsi."Tindakan mereka hanya tidak sesuai dengan administrasinegara," kata ketua majelis hakim Wayan Rena Wardhana.Masalah administrasi, menurutnya, bukan kewenangan pengadilan melainkan urusan Badan Pengawas Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.Mengenai perubahan asuransi kesehatan menjadi asuransi jiwa, menurut Rena, juga bukan merupakan pelanggaran pidana. Sebab, pengubahannya berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota DPRD Bali kemudiandisahkan Gubernur Bali dalam bentuk peraturan daerah.Ke-15 terdakwa itu adalah Sumardika, Nyoman Parta, Ketut Nurija, Made Wirya, Made Suryana, Dewa Nyoman Juwita, Wayan Widiadnyana, Wayan Danta, Ketut Sandiasa, WayanMurdana, Ketut Suherli, Putu Bagiasna, Abdul Wahab dan Wayan Sutika.Oleh jaksa mereka dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan, mereka terbukti melanggar Pasal 3 UUNomor 31/99 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara Rp 6,739 miliar. Rofiqi Hasan