Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kanan) pada rapat dengar pendapat umum dengan Pansus RUU Pemilu DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 13 Februari 2017. Rapat ini membahas ambang batas Presiden (Presidential Threshold), ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold), jumlah kursi di daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri akan berfokus pada program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada 2017. Program itu merupakan langkah perencanaan pembangunan di setiap daerah untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. NTB pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 9 persen.
Kementerian mengundang setiap kepala daerah untuk menindaklanjuti rencana pembangunannya. “Ditindaklanjuti dengan rapat kerja, sehingga ada fokus. Setiap pekan akan kami undang empat sampai lima gubernur,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di DPR, Rabu, 22 Februari 2017.
Menurut Tjahjo, Musrenbang akan mendorong daerah mencapai kesejahteraan. Program itu diyakini akan menekan angka kemiskinan di daerah. Ia mencontohkan di wilayah Nusa Tenggara Barat, di daerah itu melalui Musrenbang bisa dikembangkan sektor pertanian dan pariwisata. Tjahjo menyebut pertumbuhan ekonomi di wilayah itu sempat mencapai angka lebih dari 9 persen pada 2015.
Tjahjo mengatakan selain program Musrenbang, ia juga akan melakukan kunjungan kerja spesifik di daerah perbatasan. Misalnya di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, wilayah Sabang, dan perbatasan Entikong di Kalimantan Barat. Juga ke wilayah Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan wilayah Malaysia.
Hari ini Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengajak agar DPR bisa mengundang para asosiasi kepala daerah dalam rapat-rapat itu.
Misalnya mengundang asosiasi gubernur, wali kota, hingga bupati. “Tujuannya agar efektif mengambil kebijakan komprehensif di daerah,” kata Tjahjo.
