DPRD Kalsel Tolak Usulan Alat Fitnes Rp 1,9 Miliar

Reporter

Rabu, 22 Februari 2017 14:22 WIB

Sejumlah siswa SMK 6 Jakarta berolahraga dengan alat fitnes di ruang olahraga SMK 6, Kebayoran Baru, Jakarta, 5 Maret 2015. Pengadaan alat fitnes itu merujuk pada penganggaran di APBD 2015 versi APBD dengan satu sekolah mendapat anggaran Rp 2,5 miliar. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Banjarmasin - Komisi IV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kalimantan Selatan, menolak usulan Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan atas anggaran pengadaan alat fitnes senilai Rp 1,9 miliar di SMA Banua Bilingual Boarding School. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin, mengatakan anggaran alat fitnes sebanyak itu tidak penting di tengah penghematan belanja pemerintah daerah.

“Kami tolak, karena hal itu belum perlu. Lebih baik membantu sekolah-sekolah yang butuh bantuan. Masih banyak sekolah yang butuh bantuan, alat fitnes kan belum mendesak,” kata Lutfi usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kalsel, Selasa 22 Februari 2017.

Baca juga: Ahok: Sekolah Beli Alat Fitnes Ngapain, Mending Banyak Push-up

Menurut Lutfi, program kerja Dinas Pendidikan sebaiknya memprioritaskan sarana pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran dan pelosok. Itu sebabnya, ia meminta pemerintah daerah menghapus mata anggaran alat fitnes untuk SMA Banua Bilingual Boarding School. Toh, semua siswa di SMA unggulan tersebut belum tentu memanfaatkan alat fitnes.

"Pemerintah harus banyak membangun Sekolah Menengah Kejuruan yang disesuaikan dengan potensi setiap daerah. Misalkan ada potensi pertambangan, ya dibangun SMK pertambangan," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, M. Yusuf Effendi, mengatakan program pengadaan alat fitnes senilai Rp 1,9 miliar atas usulan dari arus bawah. Toh, kata dia, rencana kontroversial itu belum keputusan bulat karena masih terbuka peluang direvisi.

"Kalau Komisi IV enggak sependapat, mari kami agendakan khusus dengan SMA Banua membedah berbagai program yang terkait SMA Banua. Kalau alat fitnes itu prioritasnya di bawah dan dana terbatas, ya pasti tereliminasi," kata Yusuf meluruskan sengkarut alat fitnes.

Yusuf sepakat atas kemauan Komisi IV agar Dinas Pendidikan berfokus memprioritaskan perluasan dan pemerataan akses pendidikan di wilayah pelosok. Ia bertekad memperluas angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sekolah menengah di pelosok. Sebab, Yusuf berharap anak-anak yang tinggal di pelosok bisa mendapatkan kemudahan akses pendidikan yang memadai.

"Sekolah-sekolah yang ruang belajarnya kurang dan belum layak, barangkali butuh tambahan ruang dan kami revitalisasi. Apa yang jadi prioritas, itu harus dikedepankan," ujar Yusuf Effendi.

DIANANTA P. SUMEDI

Simak: Status WA Eks Pimpinan KPK, Bodoh Rakus: Negara Gagal

Berita terkait

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

14 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

2 hari lalu

Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

Anggota DPRD Singkawang Herman sempat mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pencabulan anak.

Baca Selengkapnya

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

4 hari lalu

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

7 hari lalu

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

9 hari lalu

Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

Tersangka kasus pencabulan yang merupakan Anggota DPRD Kota Singkawang disebut selalu mencari cara agar mengelak dari jerat hukum.

Baca Selengkapnya

Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

11 hari lalu

Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

Empat pimpinan DPRD Kabupaten Kediri diminta segera susun RAPBD 2025. Pembentukan alat kelengkapan dewan jadi prioritas untuk kelancaran kinerja, dengan komitmen penuh demi pengabdian kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

12 hari lalu

Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

Karyawan PT Timah dan masyarakat yang mendukung tambang pasir di Laut Batu Beriga mendatangi Kantor DPRD Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

14 hari lalu

Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

Menurut ikatan karyawan, PT Timah memiliki legalitas yang jelas untuk menambang resmi namun dipersulit pihak DPRD

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

20 hari lalu

Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada 21 Oktober 2024 mendatang di PN Singkawang.

Baca Selengkapnya

Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

22 hari lalu

Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

"Dari informasi yang didapatkan diduga kuat Robiin merupakan korban TPPO," tutur Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu.

Baca Selengkapnya