DPRD Kalsel Tolak Usulan Alat Fitnes Rp 1,9 Miliar

Reporter

Rabu, 22 Februari 2017 14:22 WIB

Sejumlah siswa SMK 6 Jakarta berolahraga dengan alat fitnes di ruang olahraga SMK 6, Kebayoran Baru, Jakarta, 5 Maret 2015. Pengadaan alat fitnes itu merujuk pada penganggaran di APBD 2015 versi APBD dengan satu sekolah mendapat anggaran Rp 2,5 miliar. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Banjarmasin - Komisi IV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kalimantan Selatan, menolak usulan Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan atas anggaran pengadaan alat fitnes senilai Rp 1,9 miliar di SMA Banua Bilingual Boarding School. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin, mengatakan anggaran alat fitnes sebanyak itu tidak penting di tengah penghematan belanja pemerintah daerah.

“Kami tolak, karena hal itu belum perlu. Lebih baik membantu sekolah-sekolah yang butuh bantuan. Masih banyak sekolah yang butuh bantuan, alat fitnes kan belum mendesak,” kata Lutfi usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kalsel, Selasa 22 Februari 2017.

Baca juga: Ahok: Sekolah Beli Alat Fitnes Ngapain, Mending Banyak Push-up

Menurut Lutfi, program kerja Dinas Pendidikan sebaiknya memprioritaskan sarana pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran dan pelosok. Itu sebabnya, ia meminta pemerintah daerah menghapus mata anggaran alat fitnes untuk SMA Banua Bilingual Boarding School. Toh, semua siswa di SMA unggulan tersebut belum tentu memanfaatkan alat fitnes.

"Pemerintah harus banyak membangun Sekolah Menengah Kejuruan yang disesuaikan dengan potensi setiap daerah. Misalkan ada potensi pertambangan, ya dibangun SMK pertambangan," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, M. Yusuf Effendi, mengatakan program pengadaan alat fitnes senilai Rp 1,9 miliar atas usulan dari arus bawah. Toh, kata dia, rencana kontroversial itu belum keputusan bulat karena masih terbuka peluang direvisi.

"Kalau Komisi IV enggak sependapat, mari kami agendakan khusus dengan SMA Banua membedah berbagai program yang terkait SMA Banua. Kalau alat fitnes itu prioritasnya di bawah dan dana terbatas, ya pasti tereliminasi," kata Yusuf meluruskan sengkarut alat fitnes.

Yusuf sepakat atas kemauan Komisi IV agar Dinas Pendidikan berfokus memprioritaskan perluasan dan pemerataan akses pendidikan di wilayah pelosok. Ia bertekad memperluas angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sekolah menengah di pelosok. Sebab, Yusuf berharap anak-anak yang tinggal di pelosok bisa mendapatkan kemudahan akses pendidikan yang memadai.

"Sekolah-sekolah yang ruang belajarnya kurang dan belum layak, barangkali butuh tambahan ruang dan kami revitalisasi. Apa yang jadi prioritas, itu harus dikedepankan," ujar Yusuf Effendi.

DIANANTA P. SUMEDI

Simak: Status WA Eks Pimpinan KPK, Bodoh Rakus: Negara Gagal

Berita terkait

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

3 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

6 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

37 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

45 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

48 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

52 hari lalu

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

53 hari lalu

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

5 Maret 2024

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

4 Maret 2024

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya