Iparnya Terkait Suap Pajak, Jokowi Tak Akan Intervensi KPK  

Reporter

Senin, 20 Februari 2017 18:36 WIB

Presiden Jokowi berfoto dengan warga saat menghabiskan akhir pekan di Senayan City, Jakarta, 19 Februari 2017. Kedatangan presiden disertai pengawalan terbatas. Biro Pers Istana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi perihal keterlibatan adik iparnya, Arif Budi Sulistyo, dalam kasus suap pejabat pajak. Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi tak mengecek kelanjutan kasusnya ke KPK.

"Enggak lah, Presiden tidak akan mengecek ke KPK," ujar Pratikno saat ditanya apakah Presiden Joko Widodo akan menghubungi KPK perihal adik iparnya, Senin, 20 Februari 2017.

Baca: Ditanya Soal Kasus Suap dan Ipar Jokowi, Dirjen Pajak Menghindar

Seperti diberitakan sebelumnya, nama Arif Budi Sulistyo disebutkan dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair yang terjerat perkara suap pejabat pajak. Dalam dakwaan, Arif disebut membantu menghubungkan Ramapanicker dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menyelesaiakn perkara-perkara pajaknya.

Arif tercatat mengiyakan permintaan Ramapanicker tersebut. Ia kemudian meminta tolong Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Handang Sukarno untuk mengurus perkara Ramapanicker yang belakangan disuap Rp 1,9 miliar. Arif juga tercatat di dakwaan itu bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meski tak disebutkan untuk apa.

Baca: Adik Ipar Terkait Suap Pajak, Jokowi: Diproses Hukum Saja

Meski tidak akan melakukan intervensi ke KPK perihal Arif, kata Pratikno, Presiden Jokowi tetap akan memantau proses hukum kasus suap yang menyeret Arif melalui berita-berita di media.

Kamis, 16 Februari 2017 lalu, Presiden Jokowi juga telah menanggapi terkait keterlibatan suami adik kandungnya itu. "Ya diproses hukum saja," ucapnya.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya