Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO,Jakarta – Menteri Dalam Negeri tak banyak berkomentar soal gugatan Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) terkait dengan pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, gugatan tersebut adalah hal yang biasa.
”Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan,” kata Tjahjo di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin, 20 Februari 2017.
Parmusi mendaftarkan gugatan untuk Presiden RI Joko Widodo dengan nomor gugatan 41/G/2017/PTUN-JKT, Senin, 20 Februari 2017. “Kami resmi mendaftarkan gugatan untuk Presiden atas aktifnya kembali Ahok sebagai gubernur, padahal statusnya terdakwa,” kata Ketua Parmusi, H Usamah Hisyam.
Dalam surat gugatan tersebut, tertulis obyek sengketa adalah keputusan yang bersifat negatif yang merupakan kewenangan tergugat, yaitu Presiden RI. Presiden, menurut Hisyam, selaku pejabat badan usaha tata negara tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Basuki. Simak: Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dicopot, Jokowi: Tunggu Sidang
Hisyam berpendapat, kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Dalam pasal itu, sudah jelas bahwa terdakwa harus diberhentikan,” tuturnya.
Tjahjo pun menyatakan pemerintah siap menghadapi gugatan tersebut. “Kalau digugat, ya, kami siapkan semuanya,” ujar politikus senior PDI Perjuangan tersebut.
