TEMPO.CO,Malang – Sebanyak 3.500 unit angkutan, terdiri atas 21 jalur dan 400 taksi, mogok beroperasi di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 20 Februari 2017. Mereka memprotes angkutan dan ojek berbasis aplikasi. Para pengemudi memarkir kendaraan di tepi jalan dan di depan Balai Kota Malang.
”Pendapatan kami turun drastis sejak tujuh bulan terakhir,” kata Ketua Paguyuban Jalur AL, Mukhid. Rata-rata setiap hari pengemudi mengantongi penghasilan Rp 60-80 ribu. Sedangkan setoran sebesar Rp 80 ribu.
”Sekarang penghasilan hanya Rp 20 ribu. Kadang tak ada penghasilan sama sekali.” Mereka menuntut agar operasional seluruh angkutan dan ojek aplikasi dihentikan.
Para pengemudi angkutan dan taksi mengaku sering terlibat bentrok fisik gara-gara berebut penumpang. Bahkan aksi kekerasan fisik menyebabkan kaca angkutan umum rusak.
Wali Kota Malang Mochamad Anton mengaku tak ada regulasi yang bisa melarang operasional angkutan dan ojek berbasis aplikasi sehingga petugas Dinas Perhubungan tak bisa menghentikan dan melarang angkutan ataupun ojek aplikasi. “Tak ada sanksi dan landasan hukum,” ujarnya.
Anton berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Informatika dan Komunikasi. “Pemerintah pusat harus membuat regulasi yang tegas agar tak muncul masalah di lapangan.” Namun, menurut dia, hanya taksi dan angkutan berbadan hukum yang resmi beroperasi.
