TEMPO.CO, Batu - Berjalan tertatih, Muadi, 67 tahun, seorang tuna netral asal Desa Sidomulyo, Kota Batu keluar dari rumah. Dibantu Siti Muawanah Mariyam, dia bersemangat berjalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Rabu 15 Februari 2017. Siti merupakan relawan demokrasi yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk sosialisasi dan membantu para penyandang difabel.

Siti bersama sekitar 250 relawan lainnya bekerja sejak Desember tahun lalu. Sebelum masa pemungutan suara, Siti melakukan sosialisasi bertemu dengan anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Batu. Siti menerangkan tata cara penggunaan kertas suara berhuruf Braille, khusus tuna netra.

“Sayang surat suara terbatas, tak bisa untuk simulasi,” kata Siti. Apalagi, sejumlah tuna netra ternyata tak bisa membaca huruf braille. Seperti Muadi, dia tak bisa membaca huruf braille sehingga tak bisa mencoblos sendiri di bilik suara. Siti terpaksa membantu Muadi saat berada di bilik suara untuk mencoblos pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan dipilih.

Siti membimbing masuk ke TPS yang menggunakan rumah warga. Jalannya berundak menghambat tuna netra jika berjalan sendiri. “Tak bisa menyalahkan, memang kondisinya seperti ini. Itu jadi hambatan,” kata Siti.

Lantas, Siti membimbing Muadi yang memegang surat suara braille menuju bilik suara. Dengan sabar Siti mendampingi dan menuntunnya mengenal para calon Wali Kota Batu. Setiap pasangan yang ada di surat suara dibisikkan ke telinga Muadi. Setelah mantap, Muadi langsung mencoblos pasangan yang menjadi pilihannya.

“Lega, bisa mencoblos,” katanya. Padahal, sebelumnya Muadi menolak mencoblos dan tak peduli dengan Pilkada. Setelah Siti melakukan pendekatan, Muadi mulai terbuka dan segera bergegas untuk mencoblos.

<!--more-->

Ketua Pertuni Kota Batu, Hamsyiah Hamid mengaku terbantu dengan kehadiran relawan demokrasi. Lantaran sejumlah anggota Pertuni awalnya enggan mencoblos karena keterbatasan mengakses ke lokasi TPS. Sejumlah tuna netra mengaku kesulitan dalam mencoblos seperti pengalaman waktu Pemilu sebelumnya.

“Relawan demokrasi membantu kami untuk menyalurkan hak suara di bilik suara,” kata Hamsyiah Hamid. Tuna netra juga mulai memiliki kesadaran menggunakan hak politiknya dalam setiap proses demokrasi.

Adapun Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas Hari Kurniawan berjanji melaporkan petugas KPPS yang menghalangi dan menghambat penyandang difabel untuk menggunakan hak pilihnya. Dia tengah mengawasi dan menginventarisasi masalah yang dihadapi difabel dalam Pilkada serentak 2017.

“Belum ada laporan pelanggaran, jika ada segera dilaporkan ke panitia pengawas,” katanya. Sementara hambatan yang dialami Muadi akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Umum Akses (PPUA) agar dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan Presiden mendatang.

PPUA, kata Hari, merupakan organ advokasi difabel untuk mencermati dan mengevaluasi Pemilu. Mereka juga melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan untuk melakukan verifikasi.

<!--more-->

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Rochani, menjelaskan dari total 147.975 pemilih sebanyak 137 pemilih merupakan orang berkebutuhan khusus. Kaum difabel, katanya, membutuhkan perhatian khusus. Utamanya penyandang tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita.

Untuk itu, dilakukan berbagai upaya ekstra untuk mengajak mereka menggunakan hak suara. Tak hanya mendekati para penyandang difabel, relawan demokrasi juga menjelaskan dan memotivasi pihak keluarga.

Saat pemungutan suara, petugas Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) harus mengantisipasi difabel dengan mendesain Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai dan mudah diakses bagi difabel. KPPS juga mendapat pelatihan dan mengetahui tata cara melayani orang berkebutuhan khusus untuk menggunakan hak pilih. Sebelum ke bilik suara, mereka harus mengisi formulir C-3 untuk menjaga kerahasiaan. “Mekanisme ini diatur dan tata caranya sudah disosialisasikan ke KPPS,” katanya.

Dia menyayangkan jika ada TPS yang justru menyulitkan kaum difabel menuju bilik suara seperti yang dialami Muadi. Padahal, sosialisasi dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada Batu. Rochani menambahkan pada pemilihan Presiden lalu, partisipasi pemilih mencapai 82 persen.

<!--more-->

Untuk itu, dilakukan berbagai upaya untuk menekan angka golongan putih (Golput). Salah satunya dengan menggandeng relawan demokrasi partisipasi pemilih agar semakin meningkat. Sosialisasi juga dilakukan kepada pemilih pemula. KPU mendatangi sekolah untuk menggaet pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya.

KPU Baru juga menggelar sayembara memilih TPS paling kreatif dan partisipasi pemilihnya tinggi. Seperti di TPS 14 Desa Junrejo, Batu, ruang pemungutan suara didesain unik seperti markas pejuang kemerdekaan. Bambu runcing, meriam, radio antik, mesin ketik, senapan angin, tombak dan sepeda angin antik di pajang di TPS.

"Ide bersama, didiskusikan tema dan ornamen yang dibutuhkan," kata Ketua KPPS Dodi Winarno.

Mereka menghias TPS agar pemilih bergairah menggunakan hak suaranya. Selama ini, katanya, Pilkada identik dengan pertarungan dan perseteruan antar calon. Kadang situasi memanas dan menimbulkan gejolak.

"Supaya nasionalisme meningkat, dan mengingat jasa para pahlawan," ujarnya. Para petugas KPPS mengenakan pakaian pejuang, bertopi dan mengenakan hasduk. Mereka menghias ruangan TPS dengan kain berwarna merah dan putih. Total pemilih sebanyak 350 orang.

Pejabat konsulat jenderal Amerika di Surabaya juga memantau proses pemilihan Wali Kota Batu. Kepala bagian politik dan ekonomi Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya, Jeff Thomason menilai proses demokrasi di Batu cukup demokratis. Partisipasi pemilih juga tinggi.

<!--more-->

Partisipasi di Batu tinggi, katanya, menjadi modal utama dalam berdemokrasi. Selain itu sebagai bentuk keberhasilan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajak para pemilik suara untuk menyalurkan hak suaranya. “Periode lalu partisipasi di sini 80 persen, di Amerika hanya 50 persen,” kata Jeff.

Jeff menjelaskan Kedutaan dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat memantau di sejumlah daerah, meliputi DKI Jakarta, Aceh, Majene, dan Sulteng. Petugas KPU dianggap berhasil menyiapkan sistem dan menjaga setiap proses tahapan pemilihan kepala daerah saat ini.

Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi sebagai penyelenggara menjadi relawan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Demokrasi di Indonesia, katanya, bagus dan harus dijaga bersama. “Sama dengan di Amerika Serikat. Orang tua saya di Amerika pensiun. Saat pemilihan menjadi relawan,” ujar Jeff.

Hasil pemantauannya ini menurut Jeff akan dilaporkan kepada atasannya di Kedutaan Besar Amerika, untuk menentukan kebijakan dan menjalin hubungan diplomasi dengan Indonesia. “Proses demokrasi di negara sebesar Indonesia ini berjalan bagus,” katanya.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin dan Panglima Komando Daerah Militer Mayor jenderal I Made Sukadana berkeliling memantau pengamanan Pilkada Batu. Machfud mengaku untuk pengamanan dikerahkan sebanyak 1.800 personel termasuk bantuan dari TNI untuk pengamanan Pilkada Kota Batu.

"Pengamanan berlapis, semua aman," katanya. Pengamanan tersebut termasuk untuk mengantisipasi politik uang yang berpotensi dilakukan oleh para tim sukses calon Wali Kota. "Belum ada laporan kecurangan atau politik uang. Mungkin mereka takut duluan," ujarnya.

EKO WIDIANTO