TEMPO.CO, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mendapatkan laporan 147 pemilik warung di Kota Bogor, Jawa Barat, belum siap menjalankan program elektronik warung (e-warung) yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial.

"Saya terima laporan dari Kantor Ketahanan Pangan, ada 147 calon e-warung di Kota Bogor, tetapi belum beroperasi karena beberapa kendala," kata Usmar, usai melakukan sidak ke Kantor Ketahanan Pangan, Kamis 16 Februari 2017.

Usmar menyebutkan dari 147 e-warung di Kota Bogor yang ditunjukan oleh Bappeda, baru satu e-warung di wilayah Sempur dapat beroperasi dengan baik setelah diresmikan oleh Menteri Sosial 2016 lalu.

Baca juga: Disnakertrans: Bogor Jadi Percontohan e-Warung

Menurutnya, kendala pengoperasian e-warung terletak pada sumberdaya manusianya, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana. Akibatnya, penyaluran banyuan berupa beras, dan produk pangan untuk keluarga harapan, belum bisa diakses.

"Selama ini kamia hanya meresmikan, lupa meninjau bagaimana pelaksanaan di lapanga, ternyata banyak pemilik warung yang belum siap menjadi e-warung," katanya.

Menurut Usmar, jika tidak segera diatasi, penyaluran bantuan untuk penerima keluarga harapan akan terganggu sehingga perlu dicarikan solusinya bersama, agar 147 e-warung di Kota Bogor dapat beroperasi.

"Jangan sampai ini menjadi kendala masyarakat dalam mengakses bantuan, karena masyarakat membutuhkan ini terutama keluarga harapan penerima program bantuan," katanya.

Kepala Seksi Kerawanan Pangan, Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Nano G Raliyan menyebutkan, pihaknya menerima data jumlah e-warung dari Bappeda tercatat sebanyak 155 e-warung. Setelah dilakukan verifikasi, terdapat delapan e-warung berada di wilayah Kabupaten Bogor.

"Jado totalnya di Kota Bogor ada 147 e-warung yang akan memfasilitasi warga mencairkan bantuannya," katanya.

Ia menambahkan, beberapa e-warung belum siap beroperasi karena terkendala teknis, seperti belum terdat plank nama, belum tau akses kartu merah putih, serta minimnya pemahaman terkait transaksi elektronik, atau non tunai.

"Sore kemarin kami melakukan pengecekan e-warung di wilayah Bogor Selatan, beberapa pemilik warung menyatakan belum siap, dan belum bisa mengoperasikan e-warung," katanya.

Presiden RI Joko Widodo mengharapkan melalui e-warung KUBE bansos-bansos dikendalikan dalam bentuk nontunai sebab bisa dikonversikan dengan berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.

ANTARA

Simak: Habibie: Indonesia Bukan Negara Islam, tapi Negara Demokrasi