Ini Enam Tersangka yang Bakal Mencoblos di KPK

Reporter

Selasa, 14 Februari 2017 15:11 WIB

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi enam tahanan KPK untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Keenam tahanan itu adalah Andi Taufan Tiro (suap PUPR), Muhammad Adami Okta (suap Bakamla), Fahmi Darmawansyah (suap Bakamla), Basuki Hariman (suap hakim MK), Andi Zulkarnaen (korupsi Hambalang), dan Muhammad Sanusi (suap reklamasi).

"Itu data yang sementara kami dapatkan. Nanti sore kami update lagi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa, 14 Februari 2017. "Kami koordinasi dengan TPS setempat untuk fasilitasi di gedung KPK."

Baca: Polres Jaksel Tambah Personel di TPS Cagub dan Cawagub DKI

Febri mengatakan lembaganya telah berkoordinasi dengan pihak panitia pemilihan Kecamatan Setiabudi untuk melakukan pemungutan suara bagi tahanan di KPK. Panitia pemilihan Kecamatan Setiabudi TPS 19, kata dia, akan membawa perlengkapan untuk pemungutan suara pada pukul 10.00. "Pemungutan suara akan dilaksanakan di ruang tatap muka ground C1," ujarnya.

Menurut Febri, saat ini lembaganya masih berkoordinasi untuk memfasilitasi tahanan yang memiliki KTP di luar DKI. Ia mengatakan banyak aturan yang perlu disinkronkan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Lapas, Kepolisian, serta Kejaksaan.

"Dan juga KPU di sini sebagai penyelenggara secara umum. Jadi memang koordinasi menjadi penting. Kami berusaha semaksimal mungkin sampai dengan nanti. Hari ini masih dikoordinasikan terus," tutur Febri.

Baca: Ribuan Narapidana Akan Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada DKI

Kepada masyarakat di seluruh Indonesia, KPK mengimbau agar masyarakat memilih pasangan calon yang bersih dan tidak pernah terlibat kasus korupsi.

"Kami imbau agar masyarakat enggak pilih calon-calon yang terlibat atau terkait dalam kasus korupsi karena nggak hanya beresiko pada pejabat pemerintahan tapi juga berakibat pada masyarakat luas," kata Febri.

Febri mengatakan dirinya tak bisa membayangkan apa jadinya jika kepala daerah yang terpilih merupakan orang yang terlibat korupsi. Menurut dia, efek ke depan perlu dipertimbangkan. "Kami imbau untuk perbaikan daerah-daerah ke depan enggak pilih orang yang salah," ucapnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

3 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

4 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

6 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

11 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

14 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

20 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya