INFO NASIONAL - Indeks inklusi keuangan syariah Provinsi Jawa Barat pada 2016 mencapai 21,56 persen atau tertinggi ketiga nasional setelah Aceh dan Maluku Utara. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah di Jawa Barat baru mencapai 7,79 persen.

“Kami berharap para pelaku usaha jasa keuangan syariah dapat terus mengedukasi masyarakat atau calon nasabah terkait keuangan syariah,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Selasa, 14 Februari 2017.

Edukasi tersebut, kata Deddy, meliputi karakteristik produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia, mulai fitur, manfaat, resiko, cara memperoleh, hak, kewajiban, hingga biaya serta denda yang mungkin timbul.

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang digelar OJK pada 2013 menyebutkan bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat di Indonesia masih berada pada angka 59,74 persen. Disebutkan pula 57,28 persen dari penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut masih didominasi oleh pengguna produk sektor perbankan.

Hal tersebut menunjukkan keberagaman penggunaan produk keuangan di masyarakat Indonesia masih belum merata di setiap sektor jasa keuangan. Berdasarkan hasil survei yang sama, persentase masyarakat yang berada di kelompok well literature hanya sebesar 21,84 persen. Artinya, mayoritas masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan keuangan.

Karena itu, Deddy mengimbau para pelaku usaha jasa keuangan syariah menciptakan produk dan jasa keuangan yang inovatif, menarik, mudah diakses, dan berbiaya murah. Terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, kaum perempuan, pegawai berpenghasilan rendah, juga pelaku usaha mikro dan usaha kecil. (*)