TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mengatakan total dana sumbangan yang terkumpul di Yayasan Keadilan untuk Semua mencapai Rp 3 miliar. Ia mengatakan uang tersebut bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya.

"Yang dari saya cuma Rp 3 miliar. Belum terpakai semua, kami rawat betul dana itu," kata Bachtiar di gedung Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Berita terkait: Ketua GNPF-MUI dan Soal Pencucian Uang: Ini Bukan Uang Negara

Bachtiar menyebut dana sumbangan itu digunakan untuk kebutuhan logistik unjuk rasa 4 November 2016 (Aksi Damai 411) dan demo 2 Desember 2016 (Aksi Damai II atau Aksi 212). Selain itu, sebagian dana tersebut disumbangkan kepada korban gempa Pidie, Aceh, dan banjir Bima, Nusa Tenggara Barat. Total yang disumbangkan masing-masing Rp 500 juta dan Rp 200 juta. "Jadi dananya untuk umat lagi," ujar dia.

Bachtiar membantah ada pemindahan hak terkait dengan dana sumbangan itu. Ia juga memastikan tak ada yang mengambil uang itu untuk kebutuhan lainnya. "Kami ini enggak ada yang mengambil, pemindahan hak. Enggak ada sama sekali," ucap dia.

Simak pula: Hadiri Pemeriksaan Polisi, Ketua GNPF-MUI: Sesuai Janji Saya

Menurut Bachtiar, saat ini masih ada sisa uang di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Ia berujar, panitia sedang mempertimbangkan untuk membuka penggalangan dana kembali. "Kami akan rapatkan lagi, dengan kondisi kaya gini kami rapatkan lagi," katanya.

Hari ini, Bachtiar diperiksa menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPI) pada Yayasan Keadilan untuk Semua. Polisi menduga ada pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas GNPF-MUI, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Bachtiar membantah dia melakukan pencucian uang. Sebab, di Yayasan Keadilan untuk Semua, Bachtiar tidak menjabat sebagai pengurus maupun pembina. "Jadi enggak ada yang namanya unsur TPPU," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca juga:
Dosen UGM: Tudingan Kafir Seharusnya Tak Ada di Indonesia
Ini Alasan Alfamart Gugat Konsumen yang Minta Laporan Donasi

Ketua GNPF MUI Diperiksa Bareskrim terkait Dana Aksi Bela Islam