TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Teten Masduki mengatakan berita hoax bukanlah bentuk demokrasi, melainkan hal yang dapat merusak demokrasi itu sendiri.

"Indonesia sedang menghadapi tantangan praktik-praktik intoleransi yang salah satunya banyak informasi 'hoax' dan ujaran kebencian di media sosial yang berpotensi memecahbelah bangsa kita," tutur Teten saat ditemui di Museum Nasional, Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.

Menurut dia, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami fenomena ini. Hoax ini sudah menjadi masalah global. Oleh sebab itu, pemerintah sedang berusaha mengatur alur informasi di media sosial agar tidak ada informasi palsu dan fitnah yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Baca juga:
5 Tokoh Dunia yang Pernah Dirisak di Media Sosial
Jokowi Ajak Media Perangi Berita Bohong

Teten mengatakan ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk memerangi berita palsu tersebut, pertama kerja sama dengan perusahaan platform seperti Google, Facebook, Twitter atau Youtube untuk menghentikan iklan untuk portal-portal yang menebar fitnah.

"Mereka juga harus mau menarik informasi fitnah yang disebarkan oleh akun yang menyebar informasi bohong, jika tidak dilakukan pemerintah akan mendenda mereka, tentunya dengan denda yang cukup besar," tutur Teten.

Selain itu, literasi kepada anak-anak muda tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik perlu ditingkatkan. Teten menuturkan, literasi kepada anak-anak muda adalah salah satu cara untuk memerangi hoax. "Media sosial memang penting, tapi kalau isinya adalah kebohongan kan tidak berguna," ujarnya.

Baca juga:
Cara LINE Perangi Peredaran Hoax di Dunia Maya
SBY Sering Curhat di Twitter, Jimly: Kita Nikmati Saja

Dia mengatakan pengaturan informasi di media sosial itu jangan diartikan sebagai kemunduran demokrasi. Sebaliknya hal ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap berkualitas. "Saat ini ujaran kebencian diartikan sebagai kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang, padahal itu adalah ujaran yang kebablasan dan dapat merusak demokrasi," kata Teten.

ANTARA