Alasan Dewan Pers Lakukan Verifikasi Media untuk Hindari Ini  

Reporter

Kamis, 9 Februari 2017 10:33 WIB

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, keluar dari ruangan pemeriksaan saksi ahli dewan pers di gedung dewan pers, Jakarta, 3 maret 2015. Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Mohamad Fauzan Rachman, laporkan majalah TEMPO atas berita pada halaman 34-35 edisi "Bukan Sembarang Rekening Gendut", 19-25 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Ambon - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengumumkan media atau perusahaan pers yang sudah terverifikasi di sela acara Puncak Hari Pers Nasional ke-72 di Ambon, Maluku. Yosep mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemberitaan yang tidak benar dari media yang bukan arus utama atau mainstream.

"Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Namun, baru-baru ini, kami bisa melihat media sekarang dicemari berita hoax," kata Yosep, Kamis, 9 Februari 2017.

Baca juga:
Verifikasi Media Dewan Pers Sempat Resahkan Jurnalis
Dewan Pers: 2 Tahun ke Depan Semua Media Terverifikasi

Yosep berujar, para wartawan dari media arus utama sendiri berusaha melawan diri dari pemberitaan hoax tersebut, tapi ternyata masih tertutup oleh merebaknya media penyebar berita hoax. Menurut Yosep, media yang menyebarkan hoax bukan hanya menyampaikan kebohongan, tapi juga menebar kebencian.

"Mereka juga membuat ketidakpercayaan pada lembaga publik. Masyarakat menjadi sulit bedakan mana yang benar dan hoax. Media itu lebih banyak menyampaikan keberpihakan dan kebencian," tutur Yosep.

Yosep mengatakan berita hoax sebetulnya tidak hanya menjangkiti masyarakat Indonesia, tapi juga telah menjadi perhatian dunia. Banyak berita yang dianggap benar tapi ternyata bohong. Menghadapi hal tersebut, masyarakat pers mau-tidak mau harus berbuat sesuatu, karena hak publik untuk memperoleh info yang benar bisa tercabut.

Menurut Yosep, nilai keluhuran harus dimiliki wartawan yang berkompetensi. Setiap wartawan harus dapat melaksanakan peranan dengan baik berdasarkan perannya sebagai watchdog. Mereka juga harus bekerja berlandaskan moral atau Kode Etik Jurnalistik.

"Kami mendorong media arus utama ikut verifikasi. Semoga ini bisa mengembalikan kebenaran faktual pada media arus utama," kata Yosep.

LARISSA HUDA

Simak: HPN 2017, Jokowi Pusing Berita Hoax di Media Sosial




Berita terkait

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

3 hari lalu

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

Insan media yang terlibat dalam kontestasi atau menjadi tim sukses pada Pilkada 2024 diminta mengundurkan diri sebagai wartawan

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

8 hari lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

8 hari lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

23 hari lalu

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.

Baca Selengkapnya

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

25 hari lalu

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

30 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

33 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

33 hari lalu

Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Dengan perjanjian kerja sama ini, semua sengketa pemberitaan pers mahasiswa akan ditangani seperti layaknya pers umum, yaitu melalui Dewan Pers.

Baca Selengkapnya

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

34 hari lalu

Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers

Dewan Pers menilai substansi liputan Tempo tentang permainan pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) tak melanggar etik.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

34 hari lalu

Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang

Dewan Pers mengungkap motif penganiayaan oleh 3 anggota TNI AL itu. Korban dipaksa menandatangani 2 surat jika penganiayaan ingin dihentikan.

Baca Selengkapnya