Ratusan ribu massa aksi Damai 212 memadati kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat 2 Desember 2016. Aksi Damai 212 kali ini merupakan lanjutan dari aksi damai sebelumnya yang telah digelar pada 4 November lalu. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Depok - Sejumlah pihak menyerukan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa yang direncanakan digelar pada Sabtu, 11 Februari 2017. Tak terkecuali di Depok. Beberapa ulama atau pengurus organisasi kemasyarakatan mengimbau anggotanya tak usah ke Jakarta dengan berbondong untuk mengikuti long march yang telah ditegaskan oleh Polda Metro Jaya dilarang tersebut.
Ketua Muhammadiyah Depok Idrus Yahya mengatakan sesuai pimpinan Muhamadiyah pusat di Yogyakarta, pihaknya telah melarang jemaah ikut ke Jakarta untuk aksi 112. "Muhammadiyah tidak ikut. Tapi, ambil manfaat dan mudaratnya. Kalau banyak mudaratnya tidak usah ikut," ujarnya.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Depok Raden Salamun menyatakan pihaknya akan patuh kepada putusan Pengurus Besar NU. "Kami taslim atau mengikuti, dan tidak akan turun. Bahkan, melarang warga NU ikut," ujarnya.
Namun, NU Depok tidak bisa melarang warganya yang mau ikut atas nama pribadi. Namun, jika warga NU ikut aksi 112, mereka dilarang membawa atribut NU.
Menurut dia, semangat NU melarang warga ikut aksi itu untuk menjaga kondusifitas pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017. "Poinnya jaga pelaksanaan pilkada serentak agar kondusif. Jadi, warga NU tidak perlu ikut," ucapnya.
Menurut dia, 60 persen warga Depok dari kalangan NU. Aksi 112 di Jakarta, kata dia, tidak ada kepentingannya dengan warga Depok. "Demo-demo sebelumnya tidak murni urusan pilkada. Tapi, ditunggangi kelompok-kelompok lain yang tidak menginginkan Indonesia ini tertib dan damai."
NU Depok akan memberikan sanksi bagi pengurus yang ikut aksi tersebut. Bahkan, pihaknya akan memproses jika ada warga Depok, yang membawa atribut NU untuk ikut aksi 112. "Sebaiknya bantu polisi untuk berdoa dan istigasah di rumah masing-masing agar pilkada lancar dan tertib," ucapnya.
