TEMPO.CO, Bandung - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Barat belum tahu jika narapidana di Rumah Tahanan Kebonwaru, Kota Bandung, sama dengan beberapa narapidana di penjara Sukamiskin yang pelesiran keluar penjara.
"Saya belum bisa beri penjelasan," kata Molyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu, 8 Februari 2017.
Molyanto mengaku tidak habis pikir dengan pemberitaan tentang buruknya pengelolaan penjara di Jawa Barat hingga narapidana bebas pelesiran keluar. Menurut dia, saat ini Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat masih fokus untuk menginvestigasi kasus di penjara Sukamiskin, Bandung.
Selain di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, narapidana kasus korupsi di Rutan Kebonwaru, Bandung, bebas keluar bui. Tempo memergoki antara lain Toto Hutagalung, terpidana 7 tahun penjara akibat kasus suap terhadap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyo, yang mendekam di tempat itu sejak 2013.
Dalam investigasi yang dilakukan sejak November 2016, Tempo melihat Toto berada di sebuah kafe di lantai satu Rumah Sakit Santosa, Bandung, sekitar 5,5 kilometer dari Kebonwaru. Di kafe itu, Toto duduk berdua dengan seorang perempuan muda. Mereka bercakap-cakap sambil makan. Sesekali, Toto memainkan dan menggunakan telepon seluler di tangannya.
Hampir satu jam berada di sana, dua pria menghampirinya. Mereka lantas meninggalkan Rumah Sakit Santosa menggunakan mobil Grand Livina dengan nomor polisi Bandung.
Toto menyatakan perempuan yang bersamanya adalah istri keduanya. “Memangnya salah istri merawat saya?” kata Toto.
Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga
13 hari lalu
Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menilai pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian akan mempermudah proses pengawasan oleh DPR.
Persiapan perombakan Kemenkumham akan dilaksanakan hingga Juni 2025. Saat ini, Kemenkumham telah memiliki Tim Transisi untuk mempersiapkan pemecahan kementerian tersebut.