Buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) menuliskan aspirasi di jalan Ahmad Yani Karawang, saat unjukrasa menuju kantor Pemkab Karawang, Jabar (28/10). Buruh Karawang menuntut diberlakukannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014 sebesar Rp 3,2 juta serta menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. ANTARA /M.Ali Khumain
TEMPO.CO, Karawang - Populasi tenaga kerja manusia atau buruh di kawasan industri Kabupaten Karawang menurun setiap tahun. Salah satu faktor pemicu gejala itu adalah upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Karawang yang tinggi. Saat ini, UMK di Kabupaten Karawang sebesar Rp 3,6 juta, menjadi yang paling tinggi se-Indonesia.
Ahmad Suroto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, mengatakan geliat politik pemimpin daerah dan inflasi membuat upah sektoral di kawasan itu menjadi tertinggi se-Indonesia. Saat bersamaan, muncul gejala anti-klimaks, yaitu pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan dan relokasi pabrik ke daerah lain.
"Hal itu terjadi karena perusahaan kelimpungan membayar gaji pegawai. Kami sudah melaporkan dampak dari penetapan UMK ke Kementerian Tenaga Kerja. Pagi ini saya laporkan juga ke Gubernur Jawa Barat," tutur Suroto di ruang kerjanya, Rabu, 8 Februari 2017.
Suroto berujar, industri yang terpukul akibat upah yang tinggi adalah sektor tekstil, sandang, dan kulit yang bersifat padat karya. Suroto mendata, akibat UMK yang meroket, 2.312 orang buruh menjadi korban PHK.
Seperti PT Bhakti Karya Manunggal yang berada di Kecamatan Klari. Perusahaan itu melakukan PHK terhadap 1.200 orang karyawannya. "Sampai saat ini belum dibayarkan uang pesangonnya karena masih dalam proses pengadilan hubungan industri (PHI) di Bandung," kata Suroto.
PT Metro Kinki Metal juga melakukan PHK kepada 52 karyawannya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Selain itu, Suroto melanjutkan, PT Hansae juga melakukan PHK untuk 380 orang karyawannya, PT Beesco mem-PHK secara bertahap sebanyak 380 orang. Sementara PT Kido Jaya akan melakukan pensiun dini kepada 300 orang karyawannya dari jumlah 2.300 orang karyawan keseluruhan.
"Kami sudah mengambil langkah-langkah agar ribuan karyawan yang di-PHK itu tidak menjadi pengangguran dengan cara mendorong pekerja bisa diserap oleh perusahaan yang berada di zona industri dan kawasan industri dengan pendekatan optimalisasi rekrutmen tenaga kerja di wilayah pabrik," katanya.
