Pemkot Madiun Umumkan Anggaran dan Hasil Auditnya di Situs  

Reporter

Rabu, 8 Februari 2017 10:01 WIB

Zdnet.com

TEMPO.CO, Madiun - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui jaringan Internet. Sejumlah produk hukum, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hingga hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah kota setempat.

“Karena ini merupakan program pemerintah tentang peningkatan pelayanan informasi publik yang transparan dan terbuka,” kata Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Selasa, 7 Februari 2017.

Untuk mengakses informasi tentang pemerintahan, ia melanjutkan, warga bisa melakukannya tanpa dipungut biaya. Pemerintah, yang bekerja sama dengan perusahaan bidang telekomunikasi, yakni Biznet, memasang Wi-Fi gratis di 10 titik yang menjadi tempat berkumpulnya warga.

Baca juga:
SBY: Jangan Ada Islamophobia dan Kristenphobia di Indonesia
Kapolda Jatim Kunjungi Kediaman Pengurus Besar NU


Adapun lokasinya, di antaranya, adalah Alun-alun Kota Madiun, ruang terbuka hijau di Jalan Kartini, kawasan Pemkot dan pusat belanja di Jalan Pahlawan, Stadion Wilis, serta Pasar Srijaya. Ke depan, Sugeng berharap tiga wilayah kecamatan, yakni Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman, juga diberi fasilitas telekomunikasi gratis ini.

Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi menambahkan, fasilitas telekomunikasi ini merupakan perbaikan dari layanan sebelumnya. Program yang dijalankan pada waktu sebelumnya dinilainya masih lamban. Adapun tujuannya adalah meningkatkan partisipasi warga dalam mengawal kinerja birokrasi. “Produk pemerintah daerah akan dimasukkan di situs (website), tapi setelah melalui seleksi,” ujarnya.

Selain melalui situs, Maidi menyatakan, Pemkot telah mempublikasikan kinerjanya melalui media sosial lain, di antaranya Facebook, YouTube, dan Instagram. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mengakses kinerja birokrasi.

Baca juga:
9 Hal Pribadi Ini Sebaiknya Tak Disebarkan di Media Sosial
Kasus Ahok Membesar, SBY Sebut Ada yang Mempolitisasi


Sales Manager Biznet Area Jawa Timur, Anugrah Dwi Wahyono, mengatakan Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang telah mengembangkan telekomunikasi gratis bagi warga di tempat umum. Selain itu, ada beberapa daerah lain di provinsi ini, seperti Kediri, Malang, Sidoarjo, dan Surabaya. “Kami akan terus mengembangkan di daerah lain.”

NOFIKA DIAN NUGROHO



Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

10 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

26 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

57 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya