Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. wikipedia.org
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sodik Mudjahid mengatakan, polisi harus menghentikan pendataan ulama seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Alasannya, pendataan itu dinilai menimbulkan keresahan di kalangan ulama.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, pendataan ulama seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama. "Kemudian Kemenag berkoordinasi dengan kepolisian tentang data dan alasan polisi meminta data ulama itu," kata dia lewat pesan singkat, Selasa, 7 Februari 2017.
Menurut dia, polisi berhak mendata bahkan memanggil dan memeriksa ulama. Tapi, hanya yang terindikasi melanggar hukum. "Atau jika dalam keaadaan situasi keamanan yang memaksa atau keadaan genting," ujarnya.
Sodik berpendapat pendataan ulama secara langsung oleh kepolisian tanpa koordinasi dengan Kemenag mengesankan arogansi institusi. Selain itu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. "Hal ini bertentangan dengan tupoksi kepolisian memelihara Kamtibmas dan melindungi serta mengayomi masyarakat," ucapnya.
Sodik menyesalkan sikap Kemenag yang membiarkan salah satu tupoksinya diambil alih kepolisian. Hal ini menandakan Kemenag tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan pada para ulama sebagai warga negara dan sebagai salah satu aset penting bangsa dan negara Indonesia.
Sodik meminta Kemenag ambil alih pendataan ulama ini. Kemenag juga diminta untuk mendesak kepolisian agar menghentikan pendataan dan cukup menerima pembaruan data ulama dari Kemenag sesuai peraturan yang berlaku.
Sebelumnya beredar edaran tentang pendataan kiai di Jombang. Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin mengatakan hal itu dilakukan karena Kepolisian ingin bersilaturahim dengan para ulama. Machfud para kiai untuk ikut menenangkan umat, mengingat tantangan ke depan semakin kompleks. Machfud berniat mengunjungi para ulama.
Alasan pendataan ulama di Jawa Timur, Kapolda Machfud ingin mendapatkan referensi langsung para ulama yang hendak dikunjungi. Machfud menambahkan bahwa seluruh potensi di Provinsi Jawa Tumur akan didata, termasuk tempat wisata.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
