Polri Bantah Datangkan Brimob untuk Amankan Aksi 112  

Reporter

Senin, 6 Februari 2017 10:48 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) memberikan pengarahan kepada unit "Brimob" sambil memeriksa pasukan saat apel pengamanan menjelang Natal dan perayaan Tahun Baru di Monumen Nasional di Jakarta, 22 Desember 2016. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul membantah pihaknya mendatangkan personel Brimob dari berbagai wilayah ke Jakarta untuk pengamanan rencana Aksi Bela Islam jilid III pada 11 Februari 2017 atau disebut Aksi 112.

Menurut dia, saat ini, personel Polri di Jakarta sudah cukup. "Enggak ada. Personel Polri di Jakarta sudah cukup banyak," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 6 Februari 2017.

Baca juga:
Polri Pastikan Rekrutmen Anggota Baru Berjalan Transparan
GAPAI Sumatera Utara Menolak Kehadiran Kapolri di Medan


Sebelumnya, Tempo menerima salinan surat pemberitahuan melalui media sosial. Isinya pemberitahuan kedatangan ribuan anggota Brimob dari berbagai daerah di luar Jakarta.

Dalam surat itu, tercantum 3.070 personel akan didatangkan menggunakan pesawat Lion Air. Sedangkan seribu personel akan datang menggunakan kereta api dan 900 personel datang dengan bus.

Baca pula:
Masa Tenang Pilkada DKI, Kapolda Minta Aksi 112 Dibatalkan


Semua personel tersebut dijadwalkan datang pada 8-9 Februari 2017. Pada bagian tujuan, tertulis "Renkon Aman Nusa I 2017".

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Arhio Yuwono menuturkan pihaknya belum menerima surat edaran pemberitahuan dari Kepala Polri terkait dengan kedatangan Brimob itu. "Belum ada, kami belum terima surat apa pun," katanya saat dihubungi pagi ini.

INGE KLARA SAFITRI

Simak:
Para Pelancong Penjara Sukamiskin, Rute: Putar-putar Bandung

Napi Korupsi Bebas Pelesiran (1): Bertemu Istri Muda
Kasus Ahok, Istana Ikut Repot




Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

12 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

18 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

18 jam lalu

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya