KH Solahudin Wahid atau biasa disapa Gus Solah. TEMPO/Ishomuddin
TEMPO.CO, Jombang - Di tengah kondisi bangsa yang rentan oleh perpecahan antarkelompok akibat kepentingan elite politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng dan civitas academica Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy), Jombang, Jawa Timur, menyampaikan pesan kebangsaan. Pesan kebangsaan ini disampaikan seusai peresmian Pusat Kajian Pemikiran KH Hasyim Asy’ari oleh pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dan Rektor Unhasy, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, di Aula KH Yusuf Hasyim, Tebuireng, Jombang, Ahad, 5 Februari 2017.
Pesan kebangsaan itu pada intinya mengingatkan kembali kepada bangsa Indonesia akan cita-cita besar para pendiri bangsa yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan.
“Bangsa Indonesia adalah adikarya para pendiri bangsa yang amat ideal. Perjalanan 71 tahun belum cukup memadai untuk bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara nyata. Kita masih menghadapi banyak masalah mendasar yang harus diselesaikan,” kata Gus Solah membacakan salah satu poin pesan kebangsaan.
Pesan lain menyinggung tentang hubungan konsep Negara Indonesia dan Islam yang tidak perlu dipertentangkan. “Keindonesiaan dan keislaman yang semula dipertentangkan telah berhasil kita padukan melalui pembentukan Kementerian Agama, sinkronisasi antara pendidikan nasional dan pendidikan Islam, penerimaan Pancasila secara i’tiqadi (keimanan) dan syar’i sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh ormas dan partai Islam, serta akomodasi substansi syariah Islam ke dalam sejumlah undang-undang,” ujar Gus Solah.
Gus Solah mengingatkan agar NKRI dan Pancasila yang merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa dari berbagai golongan tetap dijaga. “Perpaduan keindonesiaan dan keislaman yang merupakan faktor utama persatuan Indonesia serta berpotensi menjadi model bagi dunia harus kita kawal dan rawat bersama,” tuturnya.
Pesan kebangsaan juga berisi catatan yang harus diperhatikan pemerintah serta elite politik dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
“Diperlukan prasyarat untuk bisa mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu peredaman potensi konflik; penegakan hukum yang adil; perbaikan akhlak bangsa, khususnya generasi muda; perbaikan birokrasi penyelenggara negara agar efisien, efektif, dan tidak korup; serta kehadiran partai politik yang punya idealism dan dipimpin tokoh negarawan,” katanya.
