Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan di Rumah Lembang. TEMPO/Larissa Huda
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Gerakan Pemuda Ansor Redim Okto Fudin membenarkan bahwa GP Ansor Jakarta Selatan berencana melakukan unjuk rasa di posko pemenangan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal ini dilakukan lantaran GP Ansor marah dengan perlakuan Ahok terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dalam sidang dugaan penistaan agama.
"Teman Ansor Jakarta Selatan, Senin dan Selasa mau menduduki Rumah Lembang. Kalau kami bicara orang tua kami disakiti, pasti kalau marah ya marah," kata Redim di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Februari 2017.
Menurut Redim, permintaan maaf yang hanya dilakukan melalui video di media sosial tidak cukup. "Kalau mau tulus tidak usah buat di Youtube, saya yakin Kiai Ma' ruf punya mata batin yang tidak pernah kita pahami, mangapa kita taruh kiai di tempat paling tinggi," kata dia.
Sebelumnya, dalam persidangan kedelapan Basuki, Ma'ruf, yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dihadirkan sebagai saksi. Dalam persidangan, Ahok dan tim kuasa hukumnya mengejar kesaksian Ma'ruf dan komunikasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Perlakuan Ahok dan tim kuasa hukumnya mendapat kecaman dari sekelompok masyarakat. Menurut Redim, perlakuan tersebut adalah intimidasi. "Tutur katanya (Ahok) yang membuat kegaduhan hari ini," kata dia. Ahok pun menyampaikan permohonan maaf melalui video.
Sementara itu, tim sukses pasangan Ahok-Djarot, Mohamad Guntur Romli, mengatakan telah berkonsultasi dengan sejumlah ulama NU terkait permohonan maaf Ahok. Ia mengaku dinasehati agar Basuki menyampaikan permohonan maaf melalui video terlebih dulu hingga pemilihan kepala daerah rampung.
"Lebih baik bikin perekaman permintaan maaf melalui video dulu agar persoalan tidak melebar ke mana-mana. Apalagi sudah muncul isu menistakan agama, sekarang menistakan ulama," kata Romli menirukan nasehat yang diberikan Helmy Faishal, Sekretaris Jenderal PBNU.
