Ilustrasi patroli tentara di pulau terluar Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki sejumlah program prioritas pada 2017, salah satunya adalah akan melakukan verifikasi, pendataan hingga sertifikasi terhadap 111 pulau terluar yang ada di Indonesia.
”Ada sejumlah tugas prioritas kita yang di tahun ini, seperti kita akan verifikasi, registrasi 111 pulau paling depan. Kalau pulau-pulau terdepan itu ada yang memiliki maka akan kita tata,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat memberikan Kuliah Umum di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Jumat, 3 Februari 2017.
Susi menuturkan, verifikasi terhadap pulau-pulau terluar tersebut dilakukan sebagai upaya agar tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang diambil alih oleh asing.
”Coba bayangkan, begitu banyak dan kayanya Indonesia, dan itu semua harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya kepada para mahasiswa.
Dalam kuliah umumnya yang bertema “Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia”, Menteri Susi menuturkan saat ini pihaknya memulai beberapa pembinaan dan tema-tema dari pembinaan tersebut dipastikan sesuai visi dan misi pemerintah.
”Presiden Jokowi ingin laut jadi masa depan bangsa Indonesia dan Pak Presiden ingin Indonesia jadi poros maritim dunia. Dua hal ini mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan,” tuturnya.
Selain itu, kata Susi, kekayaan laut Indonesia harus menjadi sumber yang sepenuhnya dapat dikelola sepenuhnya oleh orang Indonesia.
Namun, Menteri Susi menambahkan, walaupun dianugerahi dengan sumber daya laut yang berlimpah, berdasarkan sensus tahun 2003-2013, satu dari tiga anak Indonesia mengalami stunting atau perawakan pendek karena kekurangan nutrisi, salah satunya protein hewani.
”Ini semua harus kita perbaiki bahwa protein untuk anak bangsa harus diperhatikan, karena generasi selanjutnya yang akan menentukan nasibnya. Kita persiapkan mereka untuk punya stamina, kapasitas untuk berkompetisi,” ucapnya.
