KASN: Jual-Beli Jabatan Sekretaris Daerah Capai Angka Rp 1 M

Reporter

Senin, 30 Januari 2017 23:04 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan jual-beli jabatan tidak hanya terjadi di 441.000 jabatan pada tingkat eselon I-IV di seluruh Indonesia. “Bukan hanya (441 ribu) jabatan ini saja yang diperjualbelikan, tapi semua PNS,” kata dia kepada Tempo, Senin, 30 Januari 2017.

Menurut Sofian, untuk tingkat pemerintahan pusat isu jual-beli jabatan relatif sedikit dibandingkan di daerah, karena mendapat pengawasan dari KASN. Untuk eselon I-II sekitar 30.000 jabatan dari total 441.000. Namun, untuk eselon III-IV mencapai 411.000 jabatan yang syarat dengan praktek nakal yang sulit diawasi oleh KASN.

Baca: Cegah Jual-Beli Jabatan, Ketua KASN Usul Gunakan E-Voting

Menurut Sofian, jual-beli jabatan marak terjadi untuk jabatan kepala sekolah baik SD maupun SMP. Selain itu, di tingkat pemerintahan daerah, pada jabatan sekretais daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menuturkan praktek jual-beli jabatan untuk tingkat sekretaris daerah mencapai Rp 1 miliar. Sedangkan, Kepala SKPD antara Rp 200-400 juta.

Sofian mengatakan tingkat nilai jual-beli tergantung pada anggaran dari instansi tersebut. “Tergantung dari basah keringnya, yang kering dua ratus (juta) yang basah empat ratus (juta),” kata dia. Ia mencontohkan instansi yang basah adalah pendidikan karena anggarannya yang besar. Selain itu, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum disusul Kementerian Kesehatan.

Baca: KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi

Sofian menilai, apabila dalam revisi UU ASN ada keputusan untuk membubarkan lembaga itu, maka akan berdampak signifikan. Praktek jual-beli jabatan akan lebih luas dan tidak terkontrol. Bahkan bisa jadi sepertiga dari total APBN akan habis.

Sofian menambahkan bahwa jual-beli jabatan sudah terjadi lama. Namun sebelum ada UU Nomor 5 Tahun 2014 soal ASN, praktek itu belum tercium ke permukaan. Baru setelah UU tersebut dilaksanakan pada November 2014, muncul temuan praktek tersebut sebanyak 30.000 jabatan. “Diadakan pengawasan terhadap pengisian (jabatan) baru di sini ketahuan,” kata dia. Sementara untuk 411.000 jabatan eselon III-IV belum diketahui karena diserahkan kepada instansi masing-masing.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Ketua KASN Sofian Effendi dalam Kasus Romahurmuziy

5 April 2019

KPK Periksa Ketua KASN Sofian Effendi dalam Kasus Romahurmuziy

akan memeriksa Ketua Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan tersangka Romahurmuziy

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya