TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pembelian Helikopter Augusta Westland 101 masih ditunda selagi TNI menjalankan investigasi internal. Menurut Gatot, penundaan itu adalah hasil rapat terbatasnya dengan Presiden Joko Widodo.

“Investigasi masih terus berlangsung, jika terbukti terdapat kesalahan dalam pembelian helikopter tersebut, maka bisa saja dibatalkan," ujar Gatot di ruang Komisi Pertahanan DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari siaran pers Mabes TNI, Jumat, 27 Januari 2017.

Gatot menekankan bahwa pembatalan itu bisa dilakukan, bila memang pengadaannya menyalahi Undang Undang.

"Dalam perdagangan internasional, apabila melanggar UU itu bisa saja dibatalkan, walaupun sudah membayar uang muka,” tutur Gatot.

Jenderal bintang empat itu mengatakan pihaknya masih menggodok rencana pengadaan alutsista baru, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angktan Udara. Dia memastikan hasil perencanaan itu disampaikan ke Jokowi dalam waktu dekat.

"Bulan Februari 2017 nanti, rencananya saya akan memaparkan pengadaan alutsista baru, kita tunggu saja karena saya belum menyampaikan kepada publik apa yang akan kita beli,” kata dia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun enggan berkomentar mengenai keputusan akhir pembelian helikopter AgustaWestland AW101.

"Tanyakan Kepala Staf TNI AU (Kasau) yang baru, ya (soal) bagaimana. Kita koordinasi yang benar, supaya tidak simpang-siur," ujar Ryamizard seusai acara serah-terima jabatan KSAU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20 Januari 2017 lalu.

Ryamizard tak menampik bahwa sebelumnya sempat menyatakan pembelian AW101 dipastikan batal karena tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Ya, kemarin (sempat saya bilang), kemudian akan dialihkan ke yang lain, segera. Tapi bagaimananya, tanyakan ke (KSAU) yang baru," ucap Ryamizard saat itu.

Saat ditanyai lebih jauh mengenai AW101, Ryamizard menuturkan keputusan akhir pembelian helikopter buatan Inggris dan Italia itu akan dikomunikasikan dengan pihak terkait. "Pokoknya saya dengan Panglima TNI dan KSAU itu sama, bagaimana bagusnya. Sesuai dengan (arahan) Presiden, kan begitu."

YOHANES PASKALIS