TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) penting. Hal ini berkaitan dengan wacana pembubaran KASN melalui revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.
Meski demikian, Tjahjo mengatakan bakal mengikuti pembahasan bersama dengan DPR. “Kami ikut alur DPR. Niat undang-undang itu baik, tapi jangan sampai diskresi itu hilang,” kata Tjahjo di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.
Baca:
DPR Bakal Pertahankan KASN Apabila Masih Diperlukan
Cegah Jual-Beli Jabatan, Ketua KASN Usul Gunakan E-Voting
KASN, kata Tjahjo, masih memiliki fungsi dalam pemilihan pejabat pemerintahan. KASN kerap dimintai pendapat, sama dengan Badan Intelijen Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mencari calon nama pejabat yang bersih. “Presiden itu kan tidak bisa sembarangan diganti, eselon dua saja, saya susah nyarinya,” kata dia.
Menurut Tjahjo, pemerintah menginginkan penguatan sistem menjadi solid dan konsisten dalam pengadaan aparatur di daerah. “Kami akan membuat sistem yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, bersih dan berwibawa, jangan dibalik,” ujarnya.
Sebelumnya, DPR telah memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai inisiatif DPR. KASN pun menolak. Sebabnya, revisi membuka ruang untuk memasukkan kira-kira 1,2 juta pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi.
Sementara itu, menurut politikus PDI Perjuangan, Arief Wibowo, Komisi ASN layak dibubarkan. Sebab, ia menilai komisi itu kinerjanya buruk serta tumpang-tindih dengan kementerian dan lembaga lain.
ARKHELAUS W
Baca juga:
Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Begini Kata Saksi
Rizieq Peringatkan Kebangkitan PKI, Kapolda: Bagaimana Bisa?
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
12 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
15 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
53 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
59 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya