TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, meminta PT Pertamina (Persero) memprioritaskan pekerja lokal untuk mengisi peluang kerja kilang. “Pembangunan kilang harus transparan dalam penerimaan pekerjanya. Terutama memprioritaskan warga Balikpapan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan Tirta Dewi, Selasa, 24 Januari 2017.

Pertamina sedang mengembangkan kilang minyak di Balikpapan berkapasitas 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel. Pengembangan kilang itu membutuhkan setidaknya 25 ribu karyawan di berbagai bidang. Ini bisa menekan angka pengangguran Balikpapan yang totalnya mencapai 18 ribu jiwa.

Baca: Pertamina dan Pemerintah Kaji Energi Baru Pengganti Elpiji

Tirta mengatakan Pertamina harus mempercayakan pengerjaan sejumlah subkontrak proyek pada perusahaan lokal Balikpapan. Perusahaan ini nantinya yang akan mempekerjakan tenaga kerja lokal Balikpapan.

Tirta mengaku sudah menyurati Pertamina agar transparan dalam penunjukan perusahaan subkontraktor pemberi kerja. Pemerintah Kota Balikpapan berniat memonitoring prosesi pengerjaan pembangunan kilang dari awal hingga akhir. “Mudah-mudahan direspons.” Ia ingin Pertamina melaporkan penerima pekerjaan.

Baca juga: Bentuk PT, Pertamina-Saudi Aramco Garap Kilang Cilacap

Jika tidak ditanggapi, Tirta mengancam akan menghentikan kegiatan sementara pembangunan kilang Balikpapan. Menurut dia, ada aturan tegas soal tenaga luar daerah yang sudah disepakati Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Kami tidak melarang Pertamina maupun subkontraktor dalam mempekerjakan tenaga kerja antarkota antardaerah namun ada prosedur maupun perizinan yang harus dipenuhi.” Berdasarkan aturan pemberi kerja harus mengurus perizinan ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Warga Balikpapan menilai Pertamina maupun subkontraktor lebih banyak mempekerjakan pekerja dari luar daerah untuk pembangunan apartemen karyawan Pertamina. Hal itu yang sempat menimbulkan konflik sosial.

S.G. WIBISONO