TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo membahas masalah kebhinnekaan dalam pertemuan dengan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan kebhinnekaan adalah kenyataan hidup yang tidak mungkin dihilangkan sebagai ciri keindonesiaan.

"Bersama dengan Presiden kami membahas mengenai gejala yang sedang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, ialah munculnya banyak masalah yang berkaitan dengan kebhinnekaan kita sebagai bangsa," kata Jimly dalam jumpa pers seusai bertemu Presiden.

Dalam pertemuan itu Jimly didampingi beberapa pengurus ICMI, antara lain Priyo Budi Santoso, Muhammad Qodari dan Firdaus Djaelani. Sedangkan Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca:

Analis Politik: Jokowi dan SBY Tak Perlu Bertemu

ICMI Ingin Hidupkan Kegiatan Ilmiah di Kampus Islam

Jimly menuturkan kebhinnekaan adalah kenyataan hidup bagi bangsa Indonesia. "Tidak mungkin ada kekuatan apa pun yang bisa menghilangkan ciri keindonesiaan kita, pluralitas itu," kata Jimly.

Meskipun demikian, disaat yang sama, kata Jimly, sulit bagi siapa pun untuk berharap tidak akan pernah ada masalah dalam mengelola kebhinnekaan. "Yang penting suasana sekarang ini kita kelola dengan tepat," kata dia.

Apalagi, ujar Jimly, masalah kebhinnekaan muncul menjelang pemilihan kepala daerah. Dia berharap sesudah pilkada, polaritas yang terjadi di masyarakat bisa selesai. Untuk itu, konflik yang terjadi di masyarakat harus dikelola dengan tepat. "Jangan sampai masing-masing kelompok makin dipertegang, sehingga menyulitkan upaya membangun kerukunan. Pembauran dan kerukunan itu menjadi kunci," kata Jimly.

Selain soal kebhinnekaan, Presiden juga membahas soal kesenjangan sosial. Jimly mengatakan, kesenjangan sosial menjadi salah satu isu yang menyentak Presiden. Kepala Negara, kata Jimly, menyebut bersyukur ada peristiwa aksi 212 maupun aksi sebelumnya karena bisa mengingatkan pemerintah bahwa ada kesenjangan sosial di masyarakat.

Kesenjangan sosial itu menjadi agenda dan perhatian pemerintahan Jokowi. "Kami menyambut agenda dan kesungguhan pemerintah, termasuk program-program yang sudah maupun dikerjakan di masa yang akan datang," kata Jimly.

Jimly juga menyampaikan ke Jokowi soal rencana pembentukan bank wakaf ventura dan forum kerukunan umat beragama. Jimly berharap bank tersebut bisa menjadi motor penggerak ekonomi dan melibatkan ormas-ormas Islam. Keberadaan bank ini akan didukung sistem sekolah kewirausahawan.

Keinginan ICMI membentuk forum kerukunan umat beragama akan dilakukan dengan kerja sama organisasi cendekiawan lintas agama. Forum ini akan dikembangkan seperti Bali Democracy Forum. "Namanya belum ada, tapi intinya religious harmony forum," kata Jimly.

Meski belum menentukan tempat pertemuan, namun Toba di Sumatera Utara masuk dalam pembahasan. "Nanti dibicarakan dengan detil dengan ormas cendikiawan lintas agama dan beberapa menteri yang akan memberi dukungan," kata Jimly.

AMIRULLAH SUHADA