Sekretaris Klub Bola Madiun Kaget Rumahnya Digeledah KPK

Reporter

Minggu, 22 Januari 2017 14:40 WIB

Penggeledahan kantor Wali Kota Madiun oleh KPK. NOFIKA DIAN NUGROHO

TEMPO.CO, Madiun - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Madiun Putra Footbal Club (MPFC) Harminto di Jalan Asahan Nomor 27 C Kelurahan/Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 21 Januari 2017.
Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan pasar besar setempat senilai Rp 76,523 miliar tahun 2009 – 2012. Wali Kota Madiun Bambang Irianto telah ditahan sebagai tersangka.


Harminto menuturkan, ketika tim penyidik KPK datang dirinya sedang bekerja di perusahaan milik Bambang di Jalan Jawa, Kota Madiun. Ia buru-buru pulang setelah menerima telepon dari Kendedes Tedja Inten, istrinya yang memberitahu tentang keberadaan penyidik yang dikawal ketat oleh anggota Brigade Mobil Detasemen C Pelopor di rumahnya.


"Saya kaget dan bertanya-tanya dalam hati. Ada apa?," kata Harminto kepada Tempo, Minggu, 22 Januari 2017.


Baca juga:
KPK Tahan Wali Kota Madiun Terkait dengan Korupsi Pasar Besar
Wali Kota Madiun Anggap Kasusnya Kesalahan Administrasi
Tersangka Korupsi, Wali Kota Madiun: Saya Siap Jadi Tumbal


Setelah tiba di rumah, penyidik memberitahukan tujuan kedatangannya ke rumah Harminto yakni tentang penyidikan dugaan korupsi. Ia tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan tim KPK melakukan penggeledahan di seluruh ruang dan lemari di dalam kediamannya. Sementara, Harminto hanya duduk-duduk di kursi ruang tamu. ‘’Merasa ada beban mental juga karena banyak tetangga yang menonton (penggeledahan),’’ tutur dia.


Advertising
Advertising

Meski demikian, pria yang bekerja di salah satu perusahaan milik Bambang Irianto ini tetap melapangkan dada. Sekitar 2 jam kemudian atau pukul 12.30, ia menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik KPK. Adapun isinya tentang penyitaan faktur pembelian mobil mewah Hummer dan catatan kendaraan operasional perusahaan milik Wali Kota Bambang Irianto.


"BAP susah saya antar ke kantor (di Jalan Jawa),’’ ucap pria bertugas sebagai pencatat kendaraan pribadi maupun perusahaan milik Bambang Irianto ini.


Simak juga:
Anggota MUI ke Israel, Ma'ruf Amin: Nanti Kami Bahas
Kasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana


Selain rumahnya digeledah, Harminto juga sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Markas Brimob di Jalan Yos Sudarso Madiun. Sejumlah karyawan perusahaan milik Bambang juga telah dihadirkan sebagai saksi. Pihak lain di antaranya perusahaan kontraktor dan pejabat di Pemerintah Kota Madiun termasuk wakil wali kota Sugeng Rismiyanto juga dimintai keterangan.


Sayangnya, Sugeng tidak berkenan menjelaskan tentang materi yang disampaikan KPK kepada dirinya. ‘’Tanya saja sama penyidik,’’ ujar dia di sela pemeriksaan di Gedung Bhara Makota milik Kepolisian Resor Madiun Kota, Kamis, 19 Januari 2017.


Dalam kasus ini, Bambang dijerat dengan Pasal 12-I atau Pasal 12-b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya