Penduduk bersandar di pelabuhan dengan latar belakang Bukit Bobaigo, Paniai, Papua. Dari puncak Bukit Bobaigo ini bisa melihat Danau Paniai ke segala penjuru arah, menurut cerita lokal konon burung garuda diambil dari bukit ini oleh Presiden Soekarno. Tempo/Rully Kesuma
TEMPO.CO, Biak - Kabupaten Biak Numfor, Papua, berpeluang menjadi pusat poros maritim dunia karena memiliki letak strategis berbagai negara di Kepulauan Pasifik.
"Berbagai negara besar di dunia mengalihkan kepentingan di kawasan Pasifik, ya salah satunya wilayah pulau Biak menjadi incaran dalam upaya mewujudkan sentra poros maritim Internasional," kata Akademisi Biak Turbey Onesimus Dangeubun di Biak, Sabtu, 21 Januari 2017.
Ia mengatakan, dalam kurun waktu 25 tahun ke depan wilayah kepulauan Biak akan ramai karena letaknya menjanjikan secara geopolitik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Dangeubun berharap, pemerintah pusat lewat kebijakan lintas kementerian untuk merealisasikan berbagai kebijakan program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor secara cepat dan terpadu.
"Pulau Biak memiliki potensi sumber daya alam dengan sektor unggulan pariwisata, kelautan dan perikanan berpotensi menjadi pusat pertahanan dunia," kata Mantan Kepala Bappeda Turbey Dangeubun.
Ia mengakui, keamanan wilayah laut dan udara di kepulauan Biak harus tetap terjaga apabila Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia.
Kunci menjadikan Biak poros maritim dunia adalah pemerintah harus menguasai potensi lautan dan udara yang strategis karena menyimpan beragam sumber energi terbarukan, ungkap Mantan Kepala Bappeda Turbey Dangeubun.
Berdasarkan data desain perencanaan program 25 tahun, Biak bakal menjadi kekuatan poros maritim dunia telah disampaikan bahan kajian pemerintah pusat dan lintas kementerian untuk mewujudkan program ke Kabupaten Biak Numfor.
Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas
13 Juli 2023
Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas
Cina dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong pembicaraan tentang versi ketiga dari perjanjian perdagangan bebas pada pertemuan di Jakarta.
