Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kiri) bersiap memberikan konferensi pers OTT pejabat Bakamla di Gedung KPK, Jakarta, 15 Desember 2016. Dalam OTT ini disita uang pecahan dolar AS dan dolar Singapura senilai Rp 2 miliar. ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memastikan lembaganya tak akan menjerat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam perkara suap pengadaan mesin pesawat. Sebab, KPK meyakini keuntungan suap ini hanya dinikmati individu.
"Kenapa tidak bisa mengimplementasikan tanggung jawab pidana korporasi terhadap Garuda, karena yang mendapat keuntungan suap ini bukan Garuda, melainkan pribadi ES (Emirsyah Satar)," kata Syarif saat menggelar konferensi pers di KPK, Kamis, 19 Januari 2017.
KPK baru saja mengungkap adanya praktek suap dalam pembelian pesawat dari Airbus dan mesin pesawat dari Rolls-Royce. Suap itu diberikan kepada Emirsyah Satar yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia.
Syarif berujar, lembaganya juga tidak akan menyita pesawat ataupun mesin yang dibeli karena suap. Namun ia hanya akan menyita uang dan barang yang diberikan kepada tersangka. "Yang disita itu adalah yang dinikmati tersangka. Jadi enggak mungkin KPK menyita pesawat yang sedang berjalan, karena itu malah akan menambah kerugian negara," tuturnya.
Suap yang diterima Emirsyah dalam perkara ini adalah uang sebesar euro 1,2 juta dan US$ 180 ribu atau sekitar Rp 20 miliar. Uang itu diberikan Rolls Royce melalui perantara yang juga menjadi tersangka.
Selain itu, Emirsyah mendapatkan barang senilai US$ 2 juta yang tersebar di Indonesia dan Singapura. Menurut Syarif, KPK hanya akan menyita barang-barang hasil suap Emirsyah yang berada di Indonesia. Sedangkan barang yang berada di Singapura akan diserahkan kepada Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB).
Ketua KPK Agus Rahardjo pun berpesan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pengusutan kasus dugaan suap di PT Garuda Indonesia. "Kami sangat berharap kasus ini tidak memberikan dampak negatif kepada Garuda, karena Garuda bagaimana pun sudah mendapat reputasi yang baik di dunia Internasional," ucapnya.
Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S. Butarbutar mengatakan penyidikan yang dilakukan KPK tak ada hubungannya dengan kegiatan korporasi. "Namun lebih kepada tindakan perseorangan," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis.
