Data Soal WNA Cina Berbeda, Ini Penjelasan Menteri Yasonna  

Reporter

Kamis, 19 Januari 2017 20:29 WIB

Menkumham Yasona Laoly usai memberikan pengarahan kepada para Kepala Kantor Wilayah Imigrasi seluruh Indonesia melalui Teleconference pada Senin, 2 Mei 2016 di Kantor Ditjen Imigrasi . Dalam pengarahannya, Yassona meminta agar proses pembuatan dan perpanjangan paspor dapat dipercepat terlebih untuk para TKI yang berada di luar negeri. Tempo/Lucky Ikhtiar Ramadhan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan memang ada perbedaan data terkait dengan jumlah warga negara asing asal Cina di Indonesia. Hal ini, ucap dia, karena faktor model pendataan yang berbeda sebuah lembaga dengan yang lain.

Berdasarkan data 1 Januari-18 Desember 2016, ada 27.265 transaksi izin tinggal sementara (itas) yang diberikan kepada warga negara asal Cina. "Transaksi dalam artian itas bisa satu orang yang bekerja tapi membawa keluarganya, misal bawa anak kalau dia manajer," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2017.

Adapun menurut data izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA asal Cina mencapai 21.271. "Nah, ini yang pernah terjadi perbedaan antara data Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja," tuturnya.

Sementara itu, jumlah transaksi imigrasi WNA asal Cina, kata Yasonna, mencapai 31.030 dokumen. Ia menjelaskan, bila ada seorang yang sudah memiliki itas tapi sering masuk-keluar Indonesia, perjalanannya ini dihitung dalam catatan transaksi imigrasi. "Ini kami jelaskan agar publik tahu kenapa berbeda," ucapnya.

Bila dilihat secara umum, berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah WNA yang masuk Indonesia per 2016 sebanyak 8,9 juta. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 9,4 juta orang.

Perbedaan angka sekitar 500 ribu ini, ujar Yasonna, karena BPS menghitung pula kedatangan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. "Kami akan bangun sistem informasi yang terpadu dan transparan serta mencoba mengintegrasikan data dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Tenaga Kerja," tuturnya.

Isu banyaknya TKA asal Cina ini sempat membuat publik heboh. Terlebih bermunculan berita bohong bahwa jumlah TKA Cina mencapai angka 10 juta. Pemerintah pun bereaksi dan menyatakan informasi itu tidak benar.

AHMAD FAIZ




Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

1 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

1 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

3 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

4 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

4 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Luhut Jamin Hubungan Indonesia-Cina Makin Mesra di Pemerintahan Berikutnya

14 hari lalu

Luhut Jamin Hubungan Indonesia-Cina Makin Mesra di Pemerintahan Berikutnya

Luhut menjamin hubungan Indonesia-Cina akan semakin kuat pada periode pemerintahan berikutnya. Ada beberapa proyek kerjasama yang akan dilanjutkan.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

24 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

26 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

26 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

28 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya