Suap Proyek Satelit, KPK Periksa Empat Pejabat Bakamla  

Reporter

Kamis, 19 Januari 2017 12:26 WIB

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kamis, 19 Januari 2017. Pemeriksaan ini merupakan penanganan dugaan korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016.

Empat pejabat itu adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut Arief Meidiyanto, Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan Keselamatan Laut Evrida, dan anggota tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Y.M.V. Niko D.S.

"Keempatnya menjadi saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis, 19 Januari 2017.

Selain itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, yaitu Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Ia juga dijadwalkan menjadi saksi Eko Susilo. Ini pemeriksaan ketiga bagi Eko.

Baca jugaL Suami Jadi Tersangka, Inneke Koesherawati Akan Diperiksa KPK

KPK sedang mendalami peran sejumlah perantara dalam perkara ini. Salah satu yang terindikasi menjadi perantara adalah Ali Fahmi.

Lembaga antirasuah telah menetapkan empat tersangka, antara lain Eko Susilo Hadi yang diduga sebagai pihak penerima suap. Sedangkan tiga lain merupakan pemberi suap, yakni Fahmi, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta.

Dalam kasus yang sama, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka.

Eko diduga dijanjikan imbalan sebesar 7,5 persen dari total nilai proyek Rp 220 miliar oleh Fahmi. Uang itu diduga diberikan agar PT Merial Esa Indonesia dijadikan pemenang tender.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita Terkait:
Pejabat Bakamla Diduga Disuap, Ini Kronologis Penangkapannya

Ditangkap KPK Terkait Kasus Suap Bakamla, Danang Tak Ditahan

Pejabat Bakamla Ditangkap KPK, Wiranto Bicara Aparat Bersih




Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

8 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

23 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

23 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya