TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengundang perwakilan dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk meminta masukan keberagaman dan toleransi di Indonesia. Tokoh kedua agama itu diterima Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

"Pak Presiden meminta masukan kepada KWI maupun PGI, apa yang selama ini digelisahkan. Jadi yang digelisahkan ya tentang multikulturalisme, peran pendidikan, revolusi mental," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam pertemuan itu, Pratikno yang turut mendampingi Presiden Jokowi, menjelaskan bahwa revolusi mental perlu dikuatkan di Indonesia.

"Dikatakan, perlu dikuatkan revolusi mental, perlu dikuatkan pemantapan Pancasila, mendukung tentang dibentuk unit kerja untuk pemantapan Pancasila," katanya.

Ia menegaskan tidak ada pembicaraan yang lebih spesifik atau mengenai kasus yang sedang ramai berkembang termasuk penodaan agama dan organisasi massa yang meresahkan.

Terkait masalah ormas yang dianggap menjadi organisasi biang kerusuhan, Pratikno menyampaikan pandangan Presiden bahwa seluruhnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Presiden mengatakan, ini penindakan bergantung pada hukum, sesuai hukum berlaku. Presiden itu taat hukum," kata Pratikno.

Dalam situsnya, pgi.or.id, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu, di antaranya radikalisme dan intoleransi yang kerap terjadi belakangan ini di Indonesia.

“Berbagai bentuk aksi intoleransi dan pemaksaan kehendak yang marak terjadi belakangan ini adalah akibat dari sebuah proses panjang yang selama ini tak begitu dirasakan. Fenomena Nopember-Desember lalu adalah akibat dari pembiaran yang panjang, terutama di sisi ketimpangan ekonomi,” kata Jokowi seperti dikutip PGI.

"Kita sekarang ini melihat gerakan radikalisme yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang difasilitasi demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, kami meminta kepada Pimpinan PGI untuk menyampaikan kepada umat, bahwa pemerintah kini berupaya mengendalikan keadaan. Organisasi-organisasi yang meresahkan akan ditindak," kata Jokowi.

Menurut Presiden, sudah ada langkah-langkah yang ditempuh dan yang masih dipersiapkan. "Jangan ada anggapan pemerintah takut atau tidak melakukan apa-apa. Proses hukum satu demi satu sudah dimulai. Ketika menyangkut eksistensi kita sebagai bangsa, ini masalah serius, dan harus kita selesaikan. Kita hanya menunggu momentum yang tepat.”

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk merespon keprihatinan yang diungkapkan oleh Pimpinan PGI dengan maraknya aksi-aksi intoleransi dan politisasi agama, yang mengganggu bukan saja hubungan antar agama, tapi sudah menciderai konstitusi. PGI juga menyampaikan keprihatinan dengan kecenderungan pemaksaan kehendak lewat pengerahan massa, sebuah kecenderungan yang kalau dibiarkan akan menghambat upaya penegakan hukum.

Dalam pertemuan itu juga dibahas masalah pendidikan di sekolah. "Sudah saatnya pendidikan dibebaskan dari paham-paham sektarian dan pemaksaan simbolik-simbolik keagamaan. Olehnya pendidikan budi pekerti dan nilai-nilai kesantunan akan segera dimulai," kata Jokowi seperti dikutip PGI.

Pada bagian akhir percakapan, juga dibahas masalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Dalam percakapan ini, PGI dan Presiden sepaham, pembahasan isu sensitif seperti RUU PUB belum saatnya dilakukan di DPR, dalam konstalasi politik seperti sekarang ini.
ANTARA | PGI