Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah tak akan bersikap otoriter dalam hal keamanan, khususnya saat mengawal demonstrasi masyarakat yang belakangan kerap terjadi. Menurutnya, unjuk rasa memang hak masyarakat, namun harus sesuai aturan.
"Saya jamin Pemerintahan Jokowi-JK tak akan kembali masuk ke satu rezim otoriter," kata Wiranto di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu 18 Januari 2017.
Menurut Wiranto, ketegasan aparat adalah untuk menjaga agar praktik demokrasi tak berjalan terlalu bebas. "Jangan sampai hukum kita terasa lemah dan tidak bisa menjaga kebebasan itu," dia menuturkan.
Purnawirawan jenderal itu menegaskan bahwa hukum dibuat sebagai isyarat akan keseimbangan kebebasan dan kewajiban warga Negara Indonesia. "Jadi jangan ada tuduhan bahwa aparat kepolisian bertindak keras untuk menekan rakyat," kata dia.
Wiranto sebelumnya menyarankan aspirasi masyarakat disampaikan dengan komunikasi dua arah, tanpa harus berunjuk rasa di jalanan. Imbauan itu dilontarkan Wiranto menyusul maraknya demonstrasi sejak November 2016 lalu.
"Jangan sampai demo menjadi tren untuk menekan, untuk menyulitkan atau menyudutkan pemerintahan," ujar Wiranto di kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin lalu. "Itu yang tidak kita hendaki dalam negara demokrasi."
Wiranto menekankan pentingnya kesadaran di masyarakat untuk membuat situasi menjadi tenteram. Menurut Wiranto, semua pihak harus fokus pada pembangunan dan kesejahteraan, bukan pada persoalan politik.
Dia tak ragu menampung aspirasi masyarakat, yang ingin menyampaikan pendapat ke pemerintah. "Tidak usah ramai-ramai, lima atau sepuluh orang ingin ketemu Menterikopolhukam, silahkan. Saya terima dengan baik pasti."
