Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah rapat koordinasi gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 24 November 2016. Tempo/Arkhelaus W.
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan institusinya siap menghadapi gerakan organisasi masyarakat (ormas) yang radikal dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal itu disampaikannya di sela pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI 2017 hari kedua.
"Kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhirnya pasti mengubah Pancasila, itu yang berbahaya," kata Gatot di Cilangkap, Jakarta, dalam rilis Pusat Penerangan Mabes TNI, Selasa, 17 Januari 2017.
Menurutnya, sudah tak ada semangat dan cita-cita reformasi pada ormas yang gerakannya berlawanan dengan lima pedoman Negara Kesatuan RI itu.
Jenderal bintang empat itu menyebut pola pikir masyarakat mulai berubah, karena terpengaruh perang opini di media sosial. "Masyarakat pelan-pelan mindset-nya berubah, padahal budaya Indonesia adalah santun dan damai."
Peran TNI, ujarnya, adalah menciptakan suasana kondusif demi berlangsungnya pemerintahan yang sah. Gatot pun menegaskan lagi komitmen TNI menghadapi ormas non Pancasila dan radikalisme, yang berpotensi mengganggu pembangunan nasional.
“Pada rapim (TNI) ini sejumlah kementerian ikut memberi pengarahan dan petunjuk, sehingga TNI dapat membantu program pemerintah di pusat maupun di daerah,” ujarnya.
Dia sempat enggan berkomentar lebih jauh mengenai dugaan makar yang melibatkan purnawirawan TNI. Menurutnya, prajurit yang pensiun sudah menjadi rakyat biasa, di mana proses hukumnya dilakukan di kepolisian.
Awal Desember 2016, polisi sempat memeriksa sejumlah tokoh yang diduga merencanakan makar saat pelaksaan unjuk rasa Bela Islam kedua. Salah satu yang diperiksa adalah Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen.
