TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Wali Kota Probolinggo nonaktif Suhadak dituntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Jaksa penuntut umum mengatakan Suhadak dinilai bersalah dalam perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009.

"Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata jaksa penuntut umum, Herika Ibra, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Senin, 16 Januari 2017.

Selain Suhadak, dalam perkara yang sama, jaksa penuntut umum juga menuntut mantan Wali Kota Probolinggo, H.M. Buchori, dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan penjara. Seorang rekanan pemerintah daerah, Sugeng Wijaya, dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara.

Penasihat hukum H.M. Buchori, Budi Santoso, mengatakan berkeberatan atas tuntutan jaksa kepada kliennya. Menurut dia, jaksa tidak mempertimbangkan beberapa hal dari nota keberatan yang disampaikan kliennya. "Kami akan sampaikan keberatan itu di pledoi nanti," kata Budi seusai persidangan.

Dana alokasi khusus pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Kota Probolinggo nilainya sekitar Rp 15 miliar. Dana itu digunakan untuk bantuan fisik sekolah. Dana itu diduga diselewengkan hingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,68 miliar.

Kejaksaan telah menetapkan sembilan tersangka dalam perkara ini. Lima tersangka sudah menjalani persidangan dan sudah dijatuhi vonis. Perkara itu sempat ditangani Kejaksaan Agung sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Probolinggo.

NUR HADI

Catatan koreksi: Judul berita ini diubah pada Selasa 17 Januari 2017 karena sebelumnya tidak akurat. Redaksi mohon maaf.