Mendagri: Usulan Presidential Threshold 0 Persen Ditampung

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 12 Januari 2017 19:24 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan menampung dahulu usulan sejumlah partai DPR terkait Presidential Threshold 0 Persen pada RUU Pemilu. Ia berkata, sudah arahan Presiden Joko Widodo agar setiap aspirasi partai politik ditampung dan kemudian dibicarakan lebih lanjut.

"Aspirasi didengarkan agar RUU Pemilu bisa bersifat jangkan panjang, mendukung proses Pemilu Legislatif hingga Pemilu Presiden yang lebih demokratis," ujarnya saat dicegat di Istana Kepresidenan, Kamis, 12 Januari 2017.

Sebagaimana diberitakan, Presidential Threshold masih menjadi tarik ulur dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR. Sebagian partai politik mengendaki presidential threshold dibuat menjadi 0 persen.

Baca:
Fraksi PPP Tetap Ingin Presidential Treshold Capres 25 Persen


Salah satu yang menginginkan hal itu adalah Partai Gerindra. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, langkah politik tersebut diambil pihaknya sebagai bentuk komitmen pada penegakan demokrasi lewat pengajuan calon presiden terbaik.



Tjahjo melanjutkan bahwa masih ada waktu untuk menentukan aturan penghitungan kursi pada RUU Pemilu. Sebagaimana diketahui, target penyelesaian RUU Pemilu adalah Mei 2017 ini. Dia sendiri optimis pembahasan RUU Pemilu antara pemerintah dan DPR akan berjalan lancar. Ia berkata, setiap perbedaan antara keinginan pemerintah dari partai politik pasti ada titik temunya.

ISTMAN MP
Simak pula:

ICW: Birokrasi Duduki Peringkat Pertama Pelaku Korupsi
Anggota Tim Pansel KPK: Jangan Berpuas Dulu dengan OTT
KPK Periksa Wali Kota Cimahi Nonaktif dan Suaminya





Advertising
Advertising

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

22 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

13 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

45 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

53 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 Maret 2024

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.

Baca Selengkapnya

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

1 Maret 2024

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

28 Februari 2024

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya