Demo 121, Fahri Hamzah: Pemerintah Tak Perlu Khawatir  

Reporter

Kamis, 12 Januari 2017 18:01 WIB

Peserta aksi 121 melakukan aksi teatrikal untuk menuntut pemerintah mencabut keputusan menaikkan harga berbagai bahan pohok di depan Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta pemerintah tidak khawatir dengan aksi bela rakyat 121 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada Kamis, 12 Januari 2017. Menurut dia, hal itu merupakan wujud kegelisahan mahasiswa terhadap situasi saat ini.

"Gerakan mahasiswa muncul karena kegelisahan mereka terhadap suasana masyarakat yang semakin menderita karena berbagai kenaikan harga," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017.

Fahri menjelaskan, dalam teori gerakan mahasiswa, mereka tidak bisa dibayar dan disuruh-suruh. Karena itu, dia meyakini bahwa aksi yang digelar mahasiswa itu bersumber dari kegelisahan yang independen. "Mereka tampil atas panggilan zaman atas situasi yang berkembang tiba-tiba, tidak terencana. Itu bersumber dari kegelisahan yang independen," ucapnya.

Fahri meminta pemerintah tidak khawatir dan menjawab semua kritik serta aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurut dia, kalau mahasiswa sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah, tuntutan akan mereda.

"Mahasiswa itu tidak ada pretensi politik. Mereka bekerja dengan apa yang mereka lihat di lapangan," ujarnya.

Baca juga:

Aksi 121 di Ternate, Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP

Soal Palu-Arit di Uang Baru, Ini Langkah Menteri Sri Mulyani
Ayah Ayu Ting Ting Dilantik Jadi Sekretaris Kelurahan


Fahri menuturkan Indonesia merupakan negara dengan tradisi gerakan mahasiswa yang kuat, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Dia menilai pemerintah tinggal menjawab semua kritik yang disampaikan mahasiswa tersebut.

Adapun sejumlah mahasiswa dari (BEM) se-Jabodetabek akan melakukan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta Fikri Azmi mengatakan aksi tersebut digelar terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat, seperti kenaikan biaya mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). "Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar Aksi Bela Rakyat, menuntut pemerintah segera bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil," ucap Fikri di Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.

Fikri berujar, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat pada awal 2017, mulai naiknya tarif dasar listrik, biaya pengurusan STNK dan BPKB, serta harga bahan bakar minyak (BBM).

Karena itu, Fikri mengajak semua mahasiswa yang ada di Jabodetabek turut berpartisipasi dalam melakukan Aksi Bela Rakyat 121.

ANTARA




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

4 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya