Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menyampaikan pidato penutupan masa persidangan ke II tahun 2016-2017 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Desember 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Australia untuk menginvestigasi peristiwa pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka di kantor Konsulat Jenderal RI di Melbourne. Selain menginvestigasi, Setya meminta agar pelaku dihukum.
"Jadi, tindakan ini saya rasa tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir," kata Setya saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.
Menurut Ketua Umum Golkar ini, hal itu melanggar konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik. "Pihak Australia harus mengakui bahwa masalah hubungan diplomatik ini harus dijaga aset-aset negara," ucap Setya.
Setya berharap masalah ini diperhatikan betul. Sebab, belum lama anggota militer Australia telah menghina Pancasila. Akibat kasus ini, pemerintah RI memberhentikan sementara kerjasama militer dengan Australia.
Setya telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan meminta diberi informasi terbaru perihal kasus pengibaran bendera OPM ini. "Saya mengapresiasi ibu Menlu yang telah melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat," kata Setya.
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri mengecam itu dan telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia. Pemerintah RI meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
